Tidak ada koalisi nasional yang betul-betul tercermin di pilkada."
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (JK) menilai pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 27 Juni 2018 berlangsung lancar, aman, damai, transparan dan demokratis.

"Kemarin, pelaksanaan pilkada di 171 daerah berhasil berjalan lancar dan damai, tidak terjadi konflik apa-apa. Kemarin itu sangat damai, transparan dan demokratis," katanya, saat menjadi pembicara dalam Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC) di Jakarta, Kamis.

Dia mengharapkan kondisi pilkada yang aman dan terkendali tersebut berpengaruh pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, mengingat tahun depan menjadi pemilu paling rumit di dunia.

"Ini menjadi sangat penting bagi kita karena tahun depan akan ada pemilihan umum yang paling rumit, di mana setiap pemilih akan memberikan suara untuk lima pemilu, yakni Presiden-Wakil Presiden, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten-kota dan DPD," kata Wapres JK.

Kondisi politik di Indonesia, menurut dia, sering terjadi keributan, baik di internal partai maupun di kalangan para pendukung pasangan calon. Namun, Wapres menilai, pada saat pelaksanaan pemungutan suara, ternyata kondisinya berubah cenderung lebih tenang.

Wapres menambahkan kondisi Pilkada Serentak 2018 cenderung tidak terjadi konflik besar, antara lain disebabkan oleh pola koalisi yang tercampur.

"Tidak ada koalisi nasional yang betul-betul tercermin di pilkada. Setiap daerah memiliki koalisi yang berbeda-beda dengan partai yang berbeda pula. Selain itu juga, peraturan KPU yang tidak membolehkan rapat besar dan konvoi juga menjadi faktor berlangsungnya pilkada yang aman dan transparan," demikian Wakil Presiden M. Jusuf Kalla.

Baca juga: JK tanggapi santai penolakan pengujian aturan masa jabatan wapres
Baca juga: JK: Saya tidak punya partai untuk capres
Baca juga: Wapres: Pemilu RI 2019 terumit di dunia
Baca juga: Wapres yakin ASN, TNI, Polri netral di pilkada


 

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2018