Pembangunan RS Ainun Habibie ditawarkan ke investor

Pembangunan RS Ainun Habibie ditawarkan ke investor

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin)

Gorontalo (ANTARA News) - Pembangunan Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie yang saat ini dalam tahap kajian awal prastudi kelayakan atau "outline business case-OBC", akan ditawarkan kepada investor untuk mendapatkan pembiayaan.

Hal itu menyusul telah disetujuinya OBC oleh gubernur dan pimpinan DPRD setempat dalam bedah akhir yang berlangsung di salah satu hotel di Jakarta, Kamis.

Pada pembahasan yang dihadiri oleh Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, Ketua DPRD Paris Jusuf, unsur pimpinan DPRD serta tim dari pemprov dan konslutan itu menyepakati skema pembiayaan availability payment (AP) atau pembayaran secara berkala.

Konsultan menghitung butuh dana Rp828,8 miliar untuk membangun rumah sakit berstandar internasional dengan tipe B tersebut.

Dana itu meliputi biaya konstruksi bangunan Rp490,4 miliar, anggaran alat kesehatan (alkes) Rp184,8 miliar, dan biaya lain-lain Rp65,1 miliar.

"Kami ada dua skenario jangka waktu pembayaran, yakni pertama AP 20 tahun, dengan cicilan flat 20 tahun, maka pemprov akan membayar Rp99 miliar per tahun. Kami juga mengusulkan pembayaran AP gradasi (meningkat) disesuaikan dengan pendapatan rumah sakit," kata Ketua Tim Konsultan Bappenas, Nita Sarwani.

Ia memprediksi, pada tahun pertama beroperasi, yakni 2021, pendapatan RS Ainun sebagai rumah sakit spesialis ginjal, mata, jantung dan kanker itu akan mencapai Rp50 miliar.

Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan rumah sakit lain yang sudah ada di Gorontalo.

"Kami juga melihat perbandingan seperti di RS Aloe Saboe di Kota Gorontalo, yang saat ini pendapatannya sekitar Rp75 miliar per tahun. Kami harap dengan fasilitas yang lebih lengkap, kualitas SDM makin bagus dengan standar tipe B maka hitungan kami bisa memperoleh RP50 miliar. Jika begitu, maka cicilan AP-nya tinggal Rp65 miliar," jelasnya.

Skenario kedua yakni AP 18 tahun. Pada bedah akhir itu, tim pemprov dan DPRD menyepakati rencana pembiayaan rumah sakit selama 18 tahun.

Pembiayaan dengan skema itu dinilai sangat memudahkan daerah, yang tidak mampu secara finansial namun diwajibkan untuk menyediakan fasilitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Rencananya pada 18 Juli 2018 tim akan menggelar pertemuan dengan para investor untuk memaparkan rencana bisnis tersebut.

Akan ada sekitar 100 investor baik domestik dan internasional yang hadir untuk mengikuti lelang pendanaan.

Pewarta: Debby H. Mano
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar