Jakarta (ANTARA News) - Seorang praktisi keamanan siber dari lembaga Communication & Informaation System Security Center, Pratama Persadha, berpendapat Komisi Pemilihan Umum perlu berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara untuk mengamankan situs pemilihan umum tersebut.

“Peran BSSN sangat penting. KPU perlu melakukan koordinasi agar BSSN bisa masuk dan melakukan tugasnya untuk memberi pendampingan, bahkan konsultasi bagaimana membangun sistem website KPU yang kuat,” kata Ketua CISSC melalui pesan singkat kepada ANTARA News, Minggu.

Pratama menilai salah satu kelemahan website milik KPU adalah kapasitas yang kecil sehingga akan down ketika banyak orang yang mengaksesnya. Meski demikian, Pratama berpendapat buka-tutup akses ke laman hitung nyata, real count, secara berkala tidak efektif, terutama jika peretas berhasil menempatkan “backdoor” atau “exploit” di dalam sistem.

“Langkah paling efektif sekarang adalah melakukan scanning, pengecekan mana saja lubang keamanan yang terekspos, lalu ditutup dan diperkuat ke depannya,” kata dia.

Penguatan situs tidak hanya terletak di sistem secara teknis, namun, juga sumber daya manusia yang mengelola situs KPU agar tidak timbul kecurigaan masyarakat yang kesulitan mengakses situs.

“PR besar KPU kedepan adalah meningkatkan awarness terkait keamanan sistem IT yang mereka kelola. Kedepannya, semua pemilu seharusnya mengarah ke model e-Election atau pemilu elektronik, yang keberadaaan dan keamanan website KPU sangat krusial,” kata dia.

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2018