"Penanganan stunting butuh keterlibatan masyarakat dan stakeholder terkait. Dengan gotong royong tersebut, target penurunan stunting dapat tercapai," kata Puan dalam pidatonya pada acara Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) 2018 di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan Indonesia termasuk salah satu negara yang belum mencapai target Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) 1.2 terkait proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum.
Puan berpendapat kasus malnutrisi seperti gizi buruk dan kekerdilan masih menjadi persoalan besar di Indonesia yang perlu diatasi segera.
"Persoalan stunting tidak saja mengganggu pertumbuhan tumbuh anak, tetapi juga dapat menghambat perkembangan kecerdasan, serta menimbulkan kerentanan terhadap penyakit tidak menular dan penurunan produktivitas pada usia dewasa," ujar Puan.
Pemerintah sendiri, lanjut dia, telah melaksanakan intervensi penurunan stunting terintegrasi yang difokuskan pada 100 kabupaten-kota pada tahun 2018.
Pada tahun 2019, upaya itu juga akan diperluas dengan mencakup 160 kabupaten-kabupaten di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Sementara pada 2020 juga akan ditambah menjadi 390 kabupaten-kota dan menjadi 514 kabupaten-kota di 2021.
Menko Puan menegaskan, pendekatan terintegrasi dan konvergensi pencegahan stunting perlu dilakukan baik di level Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah hingga tingkat desa.
"Stunting bukan sekedar masalah sektor kesehatan. Namun juga terkait dengan akses pangan, layanan kesehatan dasar termasuk akses air bersih dan sanitasi, serta pola pengasuhan," kata Puan.
Menko PMK menyambut baik WNPG 2018 yang berfokus pada upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting melalui revitalisasi ketahanan pangan dan gizi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
"Ini merupakan forum lintas pemangku kepentingan yang dapat berperan secara strategis dalam upaya mempertemukan dan sinkronisasi berbagai program dan kebijakan pangan dan gizi dari berbagai perspektif," terang Puan.
Menko PMK berharap agar WNPG mampu membangun kesadaran publik secara luas tentang keseriusan mengatasi kekerdilan sebagai suatu keharusan, termasuk juga bagi para akademisi, pihak industri serta masyarakat.
"Sekali lagi, penanganan stunting tidak hanya dilakukan pemerintah, butuh gotong royong dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan," tutup dia.
Hadir dalam pembukaan WNPG 2018, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2018
