"Sudah tidak musim lagi bupati, kepala dinas yang namanya izin berminggu-minggu, berbulan-bulan apalagi bertahun-tahun," kata Presiden saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Jumat.
Jokowi juga menyindir masih ada bupati atau kepala daerah yang membanggakan diri bahwa mengurus ijin di daerahnya yang tidak sampai seminggu.
"Kalau nggak sampai satu jam baru bangga. Apa gunanya iPad, line CPU, sistem online yang ada, kalau urus izin seminggu, lebih sebulan, lebih setahun. Investor mana yang mau datang kalau keadaan sekarang diterus-teruskan, izin itu," katanya.
Kepala Negara meminta para kepala daerah yang hadir cepat meninggalkan rutinitas dalam menghadapi perubahan besar sedang terjadi di dunia, yaitu namanya era digital, yang namanya revolusi industri 4.0.
Untuk itu, dia meminta agar pengurusan ijin bisa dipercepat seperti yang sudah dilakukan di pemerintah pusat, yakni BKPM berhasil melakukan satu jam untuk sembilan ijin.
"Ini sekarang kita membuat OSS, mungkin minggu ini akan kita launching. Nanti bisa di-'trace' (lacak), di mana yang berhenti, kenapa berhenti, ya memang ini jamannya serba cepat," katanya.
"Sekarang bukan lagi negara besar mengalahkan kecil, tapi negara cepat mengalahkan yang lambat, kecepatan melayani, bertindak, mindset itu harus dimiliki, tanpa itu jangan bicara daya saing, inilah yang ingin terus saya ingatkan, agar pekerjaan besar bisa kita selesaikan," kata Jokowi.
Presiden juga mengingatkan bahwa pemerintah masih punya angka kemiskinan yang tinggi dan bisa diturunkan.
"Pada 2016 10,7 persen, 2017 10,12 persen dan tahun ini satu digit angka kemiskinan kita, tapi masih besar, 9 koma yaa masih tinggi, kita maunya nol, tidak ada kemiskinan," harap Presiden.
Untuk itu, Presiden mengajak para bupati dan kepala daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang kuncinya adalah investasi dan ekspor.
"Investasi itu kalau kita layani dengan baik, percepatan izin bisa diberikan," kata Kepala Negara.
Sedangkan untuk ekspor, ia mengatakan, "Kalau ada investasi orientasi ekspor, sudah tutup mata, berikan saat itu, karena ini akan memperbaiki neraca dagang kita."
Presiden juga mengingatkan bahwa sekarang ini neraca perdagangan Indonesia masih defisit, karena masih lebih besar impornya daripada ekspornya.
Untuk itu, Kepala Negara mengajak pemerintah pusat dan daerah untuk sama-sama memperbaiki, sehingga neraca perdagangannya bisa surplus.
Baca juga: Presiden sedih banyak kepala daerah ditangkap KPK
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2018
