Batam (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan meskipun saat ini era otonomi daerah, masyarakat tidak boleh berfikir terkotak-kotak, tetapi harus berfikir sinkron dan bekerja bersama-sama untuk kemajuan bangsa. "Otonomi daerah tidak berarti mengkotak-kotakan diri, kalau mengkotak-kotakan diri, maka semuanya mahal," kata Wapres Jusuf Kalla saat membuka Rakernas Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) 2007 di Batam, Kamis. Menurut Wapres, saat ini banyak daerah berfikir terkotak-kotak, dengan membuat program yang sama sehingga justru membuat saling bersaing. Wapres mencontohnya beberapa daerah berfikir untuk membuat bandara internasional atau pelabuhan internasional yang sama. Padahal, tambahnya, infrastruktur jalan belum terbangun dengan baik, sehingga yang terjadi justru ekonomi biaya tinggi. Dalam pandangan Wapres, sebenarnya hal yang diperlukan adalah penataan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang harus betul, sehingga setiap daerah bisa saling bersinergi. "Inti tujuan dari RUTR agar kita bekerja efisien, bersih, enak dan murah," kata Wapres. Menurut Wapres, semua kesalahan dalam pelaksanaan RUTR di Indonesia selama ini terjadi karena tidak disiplin dalam pelaksanaan RUTR. "Kita di sini, intinya merencanakan sesuatu, dan kita sepakati bersama, kemudian kita laksanakan dan taati," tegas Wapres. Karena itu, Wapres mengajak pemerintah pusat dan pemda untuk bekerja bersama-sama sehingga ada standar berfikir yang sama bahwa semua yang dilakukan untuk kemajuan bangsa. Namun untuk itu semua, tambahnya, harus bersama-sama berfikir dan bertindak efisien. Wapres menyindir jika anggota kabinet menggunakan mobil Camry demi efisiensi, maka gubernur juga harus melakukan efisiensi yang sama. "Jadi DPR juga pasti harus kurangi studi banding ke luar negeri. Bagus itu. Orang luar negeri sudah mulai capek terima studi banding dari Indonesia," kata Wapres, yang disambut tawa ratusan peserta rakernas. Menurut Wapres, pihak luar negeri capek menerima studi banding dari Indonesia, karena selalu ditanyakan hal-hal yang sama oleh orang yang berganti-ganti. "Hari ini yang diterima menteri, lama-lama diterima deputi menteri, sekarang ditemui humasnya," kata Wapres lagi-lagi disambut tawa. Tak boleh kalah Dalam kesempatan itu Wapres juga mengatakan optimis ekonomi Indonesia ke depan akan berjalan baik. "Pokoknya tekad kita jangan pernah kalah oleh India atau Vietnam. Kita tak boleh kalah atau berfikir kalah," katanya. Wapres yakin ekonomi Indonesia ke depan akan maju, mengingat dunia saat ini mengalami kesulitan soal energi, mineral dan komoditi. Padahal, tambah Wapres, ketiga hal tersebut semua ada di Indonesia. Dengan disahkannya UU 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, maka pelaksanaan RUTR menjadi suatu keharusan. Dalam UU tersebut, kesalahan dalam pelaksanaan RUTR akan mendapatkan sanksi pidana, katanya. "Jadi kesalahan pelaksanaan RUTR sama dengan korupsi," kata Wapres. Kesalahan dalam pelaksaan RUTR akibatnya akan sangat fatal seperti halnya tidana pidana korupsi. Wapres mencontohkan jika suatu gunung yang seharusnya hijau justru digunakan untuk kawasan perumahan, maka akibatnya bisa fatal berupa banjir, tanah longsor dan sebagainya, ujarnya. Sebatas Dokumen Sebelumnya Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) Boediono mengatakan RUTR saat ini mendapatkan banyak kritikan dari masyarakat. Masyarakat, kata Boediono, menilai RUTR hanya sebatas dokumen yang disimpan di laci pejabat. Selain itu, tambahnya, masyarakat melihat pelanggaran RUTR seperti maraknya penggunaan ruang hijau untuk kawasan bisnis serta pengurukan situ-situ untu pembangunan perumahan. Namun ke depan, katanya, hal-hal tersebut tidak boleh lagi terjadi. "RUTR tidak boleh lagi sebatas dokumen namun harus ada pengendalian. Penyusunan RUTR harus transparan dan ketegasan dalam pelaksanaannya tidak bisa ditawar lagi," kata Ketua BKTRN Boediono. Menurut Boediono, selama ini banyak sekali kritikan dari masyarakat mengenai RUTR. Boediono mencontohkan kasus maraknya penggunaan ruang hijau untuk bisnis, penimbunan situ-situ untuk perumahan dan sebagainya. "Tata ruang banyak mendapat kritik akibat dalam pelaksanaannya tidak efektif dan tidak ada sanksi. RUTR diangap sebagai rencama yang abtrak, tidak membumi dan tak bisa digunakan," kata Boediono. Menurut Boediono, masyarakat menganggap RUTR hanya sekedar dokumen yang disimpan dilaci pejabat. Kritik lainnya, kata Boediono, RUTR bisa diubah seenaknya sesuai keinginan pejabatnya. Boediono juga menyoroti banyaknya daerah yang saling tumpang tindih antara kawasan petambangan dan hutan lindung, campur aduk kawasan antara permukiman industri dan bisnis. "Berbagai kegagalan RUTR itu berdampak ekonomi sangat panjang, banjir, berkurangnya ruang hijau, berkurangnya ruang sosial masyarakat. Dengan kata lain menggerogoti modal sosial masyarakat," kata Boediono. Hadir dalam rakernas itu antara lain Menko Perekonomian Boediono, Mendagri ad-interim Widodo AS, Menperin Fahmi Idris, Mendag Marie E Pangesthu, Menhut MS Ka`ban, Men LH Rachmat Wioelar, Menteri DKP Freddy Numberi serta Meneg Perencanaan Pembangunan Paskah Suzetta. Hadir pula Menteri PU Joko Kirmanto serta Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) M Lutfie. (*)

Copyright © ANTARA 2007