Hal itu disampaikan Wapres Kalla menanggapi pertanyaan salah satu anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jakarta, Selasa, terkait adanya oknum pejabat daerah yang mengancam memutasi guru apabila tidak memilih calon tertentu pada Pilkada 2018.
"Tentang pemilu, ya kami dengar banyak daerah-daerah. Itu juga kesalahan guru, kenapa mau jadi tim sukses. Jangan jadi tim sukses, dan kita harus sepakat untuk hal itu, harus netral, jangan jadi tim sukses," kata Wapres di Gedung PGRI Jakarta, Selasa.
Dengan bersikap netral, maka guru PNS di daerah dapat terhindar dari ancaman pasangan calon kepala daerah, terutama kubu petahana, untuk dimutasi dan dimanfaatkan sebagai alat politik.
"Jangan jadi tim sukses sehingga tidak ada lagi yang dapat begitu, walaupun tentu calon yang bisa mengancam pasti yang 'incumbent' karena yang bukan 'incumbent' tidak ada aparatnya," tambahnya.
Dengan tidak menjadi tim sukses pasangan calon tertentu, bukan berarti guru PNS tidak boleh menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Pilihan politik PNS sebaiknya tidak dicerminkan dalam kelompok, sehingga tidak menimbulkan potensi konflik politik.
"Bahwa ada pilihan-pilihan pribadi, itu silakan. Tapi tidak kemudian secara berkelompok atau secara perseorangan masuk ke tim sukses untuk kerja bupati atau kerja gubernur," tambahnya.
Ketua PGRI wilayah Sulawesi Selatan Wasir Talib, dalam Dialog Publik Pendidikan Nasional, mengeluhkan adanya intervensi politik bagi guru-guru PNS di Sulawesi Selatan pada pelaksanaan Pilkada 27 Juni kemarin.
"Pada saat akhir politik, guru juga selalu dijadikan komoditi politik, diancam mutasi kemana-mana kalau tidak memilih calon tertentu," ujar Wasir.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
