"Sebenarnya PNG dan Indonesia sudah tidak punya masalah perbatasan. Namun, kita punya kerja sama banyak untuk mengembangkan wilayah perbatasan untuk kepentingan ekonomi rakyat yang tinggal di perbatasan kedua negara," kata Menlu Retno Marsudi di Jakarta, Kamis.
Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu PNG di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta.
Kedua Menlu membahas tentang manajemen wilayah perbatasan, salah satunya upaya untuk pengembangan perekonomian di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini.
"Kita punya mekanisme untuk berdiskusi masalah perbatasan untuk memastikan lancarnya orang, barang, dan pembangunan di perbatasan. Itu bertujuan membawa manfaat bagi orang-orang yang tinggal di perbatasan," ujar Menlu Retno.
Selain itu, Menlu RI dan Menlu PNG juga membahas manajemen wilayah perbatasan untuk upaya memerangi kejahatan terorganisir lintas batas (transnational organized crime/TNOC).
"Kedua belah pihak juga perlu untuk meningkatkan kerja sama dalam rangka `countering transnational organized crime` yang biasa juga menggunakan perbatasan-perbatasan tersebut," kata Menlu Retno.
"Jadi intinya kami membahas lebih kepada manajemen perbatasan, bagaimana kita mengelola perbatasan antara Indonesia dan PNG," lanjutnya.
Menlu PNG Rimbink Pato menyampaikan bahwa pemerintah kedua negara ingin mengintensifkan upaya untuk pembangunan wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini.
Pada kesempatan itu, Menlu Pato juga menekankan bahwa Papua Nugini akan selalu menghormati integritas wilayah Indonesia.
"Dalam kebijakan luar negeri Papua Nugini, wilayah Papua Barat dan Papua akan selalu menjadi bagian dari wilayah Indonesia," ujar dia.
Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
