Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan partai-partai politik lamban mengumumkan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilihan umum 2019 antara lain karena kelelahan memenuhi kewajiban-kewajiban politik.

"Untuk kali pertama pasca 1998, pemilu kita serentak Pilpres dan Pileg, konsekuensinya tentu banyak. Salah satunya, kami partai politik kelelahan mengikuti rentetan kewajiban politik. Ini bukan kami minta dikasihani," katanya dalam diskusi publik bertema "The Contender: Jokowi vs Kotak Kosong?" yang diselenggarakan Para Syndicate di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan bahwa bahkan ketika jejak pelaksanaan pilkada serentak 2018 belum kering, partai politik sudah harus memasukkan lebih dari 20 ribu calon anggota legislatif seluruh Indonesia ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Belum tuntas itu, baru mau verifikasi caleg, tanggal 4 Agustus juga sudah harus kau daftar pula capres kau, dikasih waktu sampai 10 Agustus. Artinya kewajiban politik kami besar sekali," ujar Hinca. 

Selain itu, aturan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen juga menjadi pemicu lambannya partai mengumumkan pasangan capres-cawapres, karena membuat partai yang bisa melenggang sendiri mengusung calon. Mereka harus membangun koalisi dengan proses yang membutuhkan waktu dan tidak mudah untuk keperluan itu.

"Koalisi itu kan harus duduk bersama dulu, menikah saja harus komunikasi dulu dengan calon mertua," kata Hinca.


Baca juga:
SBY: sampai sekarang Demokrat belum punya capres
SBY-Prabowo bertemu bahas pilpres

 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018