KPU temukan tiga bacaleg mantan narapidana korupsi

KPU temukan tiga bacaleg mantan narapidana korupsi

KPU - Komisi Pemilihan Umum (FOTO ANTARA)

Dua orang bakal calon anggota legislatif di Kabupaten Sumbawa dan satu orang lagi di Kabupaten Dompu."
Mataram (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat menyatakan dari hasil verifikasi bakal calon anggota legislatif ditemukan tiga orang merupakan mantan narapidana kasus korupsi.

"Dua orang bakal calon anggota legislatif di Kabupaten Sumbawa dan satu orang lagi di Kabupaten Dompu," kata anggota KPU NTB Suhardi Soud, di Mataram, Senin.

Ia menuturkan, saat ini baik KPU Sumbawa dan KPU kabupaten Dompu sudah meminta klarifikasi dari Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri, untuk memastikan apakah yang bersangkutan pernah terlibat dalam kasus tindak pidana koruspi.

"Karena ini sudah masuk dalam tahap perbaikan, jika itu benar kita minta parpol untuk segera mengganti bacalegnya, karena jika tidak bacaleg tidak memenuhi syarat untuk dicalonkan," ujarnya lagi.

Tiga bacaleg itu, di antaranya perempuan berinisial LIG. Mantan aparatur sipil negara (ASN) yang maju melalui Daerah Pemilihan (Dapil) I Sumbawa meliputi Kecamatan Moyo, Sumbawa, Moyo Hilir Utara, Alas, Buer, Utan dan Alas Barat.

Kemudian, pria berinisial MH merupakan pegawai di salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) yang maju melalui Dapil IV meliputi Kecamatan Ree, Utan, Alas, Buer, dan Alas Barat, dan satu lagi pria, merupakan mantan kepala desa di Kabupaten Dompu.

"Terkait temuan ini, KPU sedang meminta klarifikasi dari Kejari dan Pengadilan atas kedua bacaleg ini. Bahkan, soal temuan ini juga sudah disampaikan ke parpol masing-masing," kata anggota KPU Sumbawa Divisi Teknis Sudirman.

Berdasarkan tahapan pencalonan caleg DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, masa verifikasi syarat administrasi daftar calon berakhir pada 18 Juli. Hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar caleg dan syarat caleg akan disampaikan kepada parpol pada 19-21 Juli 2018.

Selanjutnya, pada 22-31 Juli, KPU memberikan waktu untuk perbaikan daftar caleg dan syarat caleg serta pengajuan caleg pengganti. Verifikasi terhadap perbaikan daftar caleg dan syarat caleg dilakukan pada 1-7 Agustus 2018.

Sebelumnya, KPU melarang mantan narapidana korupsi, narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak menjadi caleg. Larangan itu tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Hasyim Asy'ari diperiksa KPK terkait tugas Komisioner KPU

Komentar