counter

10.223 hektar kebun sawit masyarakat Kalteng akan diremajakan

10.223 hektar kebun sawit masyarakat Kalteng akan diremajakan

Presiden Joko Widodo (tengah) menghadiri penyerahan secara simbolis dana modal kerja untuk peremajaan kebun kelapa sawit kepada petani saat kunjungan kerja di Desa Pelita kecamatan Bagan Sinembah, Rokan Hilir, Riau, Rabu (9/5/2018). Presiden Joko Widodo menyerahkan dana modal kerja sebesar Rp25 juta per petani kepada 131 kepala keluarga yang tergabung dalam Kelompok Tani Sukamaju di KUD Subur Makmur Desa Pelita Bagan Sinembah Provinsi Riau yang nantinya akan digunakan oleh petani untuk biaya peremajaan (replanting) kebun kelapa sawit miliknya. (ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid) (Aswaddy Hamid)

pohon sawit yang kondisinya sudah tua milik petani akan ditebang dan diganti dengan bibit baru
Palangka Raya (ANTARA News) - Pemerintah Pusat berencana meremajakan kebun sawit milik masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan layak dijual ke perusahaan besar swasta.

Peremajaan kebun sawit di lahan seluas 10.223 hektare tersebut sudah penandatanganan surat perintah kerja (SPK) dan pencairan dana operasional tahap pertama, kata Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Kalteng, Nurul Edy, di Palangka Raya, Kamis.

"Jadi, nanti pohon sawit yang kondisinya sudah tua milik petani akan ditebang dan diganti dengan bibit baru. Kebun tersebut harus benar-benar milik masyarakat. Untuk pelaksanaannya akan dilakukan dalam waktu dekat," tambahnya.

Kebun kelapa sawit di Kalteng termasuk nomor empat terluas di Indonesia. Pengelolaannya ada yang dilakukan langsung oleh masyarakat dan PBS. Untuk membantu kebun yang dikelola masyarakat, maka Pemerintah Pusat memprogramkan peremajaan.

Nurul mengatakan terkait program tersebut, pemerintah telah berupaya mengalokasikan dana dari hasil pungutan ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah, untuk memfasilitasi usulan petani dalam mendapat dana bantuan pelaksanaan peremajaan tersebut.

"Ini program pusat, jadi perlu kita sikapi. Pemprov harus merumuskan kebijakan sebaik mungkin agar program ini bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran," ucapnya.

Menurut dia, pelaksanaan program ini tidak lepas dari masalah yang dihadapi. Salah satu permasalahannya yakni masyarakat pemilik kebun kelapa sawit tidak memiliki kelembagaan dan luas lahan kurang memadai.

Dia mengatakan, permasalahan lainnya terkait produktivitas kebun yang terkadang tidak sesuai harapan, karena benih yang diterima bukan berasal dari benih unggul dan pengelolaannya tidak dilakukan secara standar budidaya kelapa sawit yang baik.

"Ada juga persoalan petani kelapa sawit yang tidak mampu membiayai kebunnya, sehingga kebun dijual kepada pihak lain dan surat legalitas lahannya belum balik nama. Semua permasalahan perlu dipikirkan penyelesaiannya," demikian Nurul.

Baca juga: Peremajaan sawit rakyat bawa kesejahteraan bagi 22 juta masyarakat

Baca juga: Pemerintah diharap remajakan 1,5 juta ha lahan sawit


 

Jelang bertemu Kalteng Putra, Persib minta dukungan Bobotoh

Pewarta: Jaya Wirawana Manurung
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar