Bio Farma berkomitmen produksi vaksin halal

Bio Farma berkomitmen produksi vaksin halal

Ilustrasi -Menkes Nila F. Moeloek (tengah) bersama Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf (kanan) mendapat penjelasan dari Direktur Utama PT. Bio Farma Juliman (kiri) saat meninjau produksi vaksin dan serum di ruangan pengemasan PT. Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (13/1/2018). Kunjungan tersebut untuk meninjau kesiapan dan stok vaksin Bio Farma dalam berlangsungnya imunisasi tambahan atau Outbreak Response Immunization (ORI) difteri selama 2018 serta persiapan pencegahan berbagai virus masuk ke Indonesia jelang Asian Games 2018. (ANTARA FOTO/Novrian Arbi)

Bio Farma concern terhadap penerapan Undang-Undang JPH. Kami sendiri sudah menyiapkan dokumen-dokumen produk yang dapat didaftarkan,
Jakarta (Antara) - Direktur Utama PT Bio Farma Rahman Roestan menyampaikan komitmen perusahaannya yang memberikan perhatian pada produksi vaksin halal.

"Biofarma concern terhadap penerapan Undang-Undang JPH. Kami sendiri sudah menyiapkan dokumen-dokumen produk yang dapat didaftarkan," kata Rahman di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan Bio Farma secara bertahap mendaftarkan sertifikasi halal untuk produk vaksin yang diproduksi sendiri. 

Rahman menekankan proses sertifikasi halal tersebut dilakukan bertahap karena masih ada beberapa komponen vaksin yang diimpor dan membutuhkan dokumen bahan baku dari negara lain tersebut.

"Sudah ada yang masuk di daftarkan. Sekali lagi ini bertahap, tidak mudah dan tidak bisa cepat karena sangat kompleks," kata Rahman.

Saat ini, dia menjelaskan, Bio Farma sedang melakukan riset pengembangan untuk memproduksi vaksin MR yang ditargetkan selesai bertahap pada 2020 dan 2024.

Rahman menerangkan riset yang dilakukan Bio Farma dalam memproduksi vaksin MR dengan menghindari unsur nonhalal yang berasal dari material hewan.

"Kami concern terhadap isu halal dengan menggunakan bahan-bahan yang nonanimal Origin,"  kata Rahman.

Dia menjelaskan isu kehalalan di negara-negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI) lainnya tidak seperti di Indonesia .

"Kehalalan produk di negara-negara OKI itu wajib penerapannya baru kepada makanan dan minuman, belum kepada vaksin dan obat," kata dia.

Rahman menjelaskan dari 57 negara anggota OKI hanya tujuh negara yang memiliki pabrik vaksin. Dari ketujuh negara tersebut, hanya Indonesia yang produk vaksin dasarnya diakui oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"Itulah kenapa negara-negara OKI memberikan kepercayaan kepada Indonesia sebagai Center of Excellence untuk vaksin dan biotek. Karena memang di negara-negara OKI baru Indonesia yang vaksin imunisasi dasarnya sudah diakui WHO, bahkan kita sudah diminta ke Saudi Arabia untuk transfer teknologi," jelas dia. 

Baca juga: PT Bio Farma (Persero) pasok 70 persen kebutuhan vaksin dunia
Baca juga: Bio Farma jamin rantai dingin distribusi vaksin terjaga

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar