counter

Puluhan perusahaan siap investasi di kawasan transmigrasi

Puluhan perusahaan siap investasi di kawasan transmigrasi

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo membuka acara "Forum Komunikasi Kemitraan Badan Usaha" yang di selenggarakan oleh Dirjen PK Trans Di Kantor Kementerian Desa PDTT Jakarta, Senin (6/8/2018). (Dok. Humas Kemendes)

Jakarta (ANTARA News) - Sedikitnya 58 perusahaan telah siap mengembangkan usahanya di kawasan transmigrasi yang tersebar di 13 provinsi dengan total nilai investasi mencapai Rp13 triliun.

Hal itu dilaporkan oleh Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PK Trans) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) M Nurdin dalam acara forum komunikasi kemitraan badan usaha dengan tema peningkatan investasi melalui sinergitas kemitraan dalam rangka mempercepat pengembangan kawasan transmigrasi yang dibuka oleh Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Senin (6/8/2018).

Nurdin menyebutkan bahwa 58 perusahaan tersebut telah siap menginvestasikan modalnya untuk pembangunan kebun dan sarana prasarana dengan total nilai investasi diperkirakan mencapai Rp 13 triliun.

"Sebanyak 58 badan usaha telah mengajukan usaha mitra yang nilai investasinya kurang lebih mencapai 13 triliun. Angka itu belum termasuk badan usaha yang telah berjalan usahanya dikawasan transmigrasi sebanyak 18 badan usaha. kalau termasuk 18 badan usaha itu, mungkin total nilai investasinya bisa dua kali lipatnya," katanya dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Nurdin menyampailan terkait penyebaran usaha yang akan dilakukan oleh 58 badan usaha di 13 propinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua.

"Penyebaran terbanyak ada di kaltim sebanyak 16 badan usaha. Penyebaran mitra-mitra kita ini sudah kerjasama dengan pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten," kata dia.

Dalam data rekap izin pelaksanaan transmigrasi (IPT), Nurdin menyebutkan bahwa dari 58 badan usaha tersebut terdapat 6 badan usaha masih berlaku izinnya, 9 badan usaha dengan naskah kesepahanam bersama, 15 badan usaha melakukan pengajuan IPT baru, 10 badan usaha melakukan pengajuan perpanjangan IPT dan 18 badan usaha habis masa berlaku izinnya.

"Kami akan terus mendorong percepatan perizinan ini bisa segera terealisasi agar usahanya mulai berjalan karena nantinya akan berdampak pada peningkatkan kesejahteraan melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan harga plasma," kata dia lagi.

Sementara itu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, meminta kepada kepala daerah untuk mendukung masuknya dunia usaha untuk berinvestasi dalam pengembangan kawasan transmigrasi.

"Apalagi akan ada Rp13 triliun potensi investasi yang tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dari daerah. Ini kesempatan daerah untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan di daerah," kata Eko.

 

Pewarta: Indriani
Editor: Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Pemerintah naikkan gaji Pendamping Desa

Komentar