"Jalur inspeksi patroli perbatasan, jalur administrasi (JA) serta pos pengamanan perbatasan (Pos Pamtas) berada sekitar 312,255 km dalam kawasan Taman Nasional," kata Wiratno saat dihubungi Antara, Kamis.
Terkait pembangunan jalur inspeksi patroli perbatasan, jalur adimistrasi dan pos pengamanan pebatasan di kawasan TN Betung Kerihun di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, ini ia mengatakan sudah dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Pertahanan melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan.
Menurut dia, pembangunan JIPP, JA dan Pos Pamtas merupakan sarana yang berfungsi untuk pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan Indonesia dengan Sarawak-Malaysia.
Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara dan Perpres Nomor 31 Tahun 2015 tentang Recana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan.
"Jalur inspeksi patroli perbatasan, jalur administrasi serta pos pengamanan perbatasan mempunyai pengaruh kuat terhadap kedaulatan negara dan pertahanan keamanan negara sehingga sangat kita dukung," jelas Wiratno.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum, Kapuas Hulu, Arief Mahmud menjelaskan tujuan perjanjian kerja sama itu adalah untuk menjamin terwujudnya keutuhan, kelestarian dan manfaat kawasan Taman Nasional Betung Kerihun.
Selain itu, kata Arief, juga meminimalkan dampak negatif baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kegiatan pembangunan Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan, Jalur Adminitrasi dan Pos Pamtas di dalam kawasan TN Betung Kerihun.
"Taman Nasional Betung Kerihun adalah Taman Nasional di batas ujung negeri yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, sehingga keberadaan jalur ini sangat penting," ucap Arief.
Baca juga: Pemerintah diminta jelaskan tapal batas TNBK
Baca juga: Indonesia-Malaysia percepat penyelesaian masalah perbatasan
Pewarta: Teofilusianto Timotius
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2018
