DPR minta Pemerintah mutakhirkan data penerima bansos

DPR minta Pemerintah mutakhirkan data penerima bansos

Warga beraktivitas di kawasan permukiman padat penduduk, di bantaran Kali Krukut Bawah, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (20/7/2018). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Pemerintah memutakhirkan data masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) secara berkala agar penerima bantuan benar-benar tepat sasaran.

"Perbedaan data penerima bansos harus terus dibenahi agar pemberian bantuan tepat sasaran," kata Bambang Soesatyo melalui pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, perbedaan data di antara instansi Pemerintah membuat pemberian bansos dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), beras untuk warga pra-sejahtera (rastra), maupun bantuan pangan non-tunai (BPNT) yang tidak tepat sasaran

Politisi Partai Golkar ini berharap, di antara instansi Pemerintah ada koordinasi, terutama antara Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, serta Pemerintah Daerah, tentang penduduk yang berhak menerima bansos. "Harus ada pemutakhiran data secara berkala penerima program bansos dari program sosial Pemerintah," katanya.

Bamsoet mengusulkan agar semua instansi Pemerintah yang terkait agar melakukan pemutakhiran data bersama-sama sehingga data penerima bansos akurat dan bantuannya tepat sasaran.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata dia, hendaknya mendorong Pemerintah Daerah mengerahkan aparatur di tingkat kelurahan/pedesaam untuk mendata warga secara berkala. "Pendataan itu untuk memastikan penerima bansos benar-benar sesuai dengan kriteria warga miskin," katanya.

Menurut Bamsoet, melalui pendataan secara berkala akan diketahui mana warga yang dikategorikan miskin sesuai dengan kriteria penerima bantuan sosial dan setiap program bantuan dapat menggunakan satu sistem data yang sama.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar