Mereka pun mendeklarasikan "Pemilu 2019 tanpa SARA dan intimidasi".
"Saat ini banyak orang yang memaksa orang lain untuk memilih calon tertentu. Untuk itu kami akan bergerak menangkal hal tersebut bahwa kebebasan seseorang berpolitik itu dijamin oleh hukum dan negara," kata Ketua Sombeb Nasrizal Lanta di Meulaboh, Minggu.
Deklarasi mahasiswa tersebut dilaksanakan di Warung Kopi (Warkop) Corner City, Meulaboh, Kecamatan Johan Pahlawan.
Sebelum deklarasi itu, mahasiswa mengikuti diskusi publik yang menghadirkan pemateri Komisioner KIP, Panwaslu serta akademisi.
Nasrijal Lanta mengatakan, deklarasi tersebut bertujuan untuk ikut andil dalam pesta demokrasi, bukan soal mendukung calon presiden maupun calon wakil presiden Pemilu 2019.
Sebagai organisasi beranggotakan mahasiswa, pihaknya ingin menyadarkan masyarakat agar tidak mudah diintimidasi oleh suatu kelompok untuk kepentingan politik tertentu.
"Saat ini politik praktis tidak begitu mencerdaskan, suatu kelompok terkadang terpaksa harus terlibat dalam kampanye politik karena intimidasi dari pihak tertentu," ujarnya.
Sombep mencoba mereduksi hal itu agar masyarakat dapat bebas memilih dengan baik dan bebas serta tenang tanpa adanya paksaan dari orang lain.
Menurut Nasrizal, jika sistem demokrasi berjalan, tanpa isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dan intimidasi maka rakyat Indonesia akan dapat menentukan pilihannya, maka hal demikian dapat pula melahirkan perpolitikan yang mencerdaskan.
"Kalau terus ada intimidasi dan SARA itu bukan malah mencerdaskan masyarakat, tetapi membuat orang lain terbelenggu dan tidak dapat bebas dan tenang dalam berekspresi tentang hal politiknya," kata dia.
Nasrijal menyatakan, paling dikhawatirkan adalah muncul isu SARA karena dapat berpotensi menghadirkan perpecahan anak bangsa dalam menghargai kebebasan beragama, sehingga mencederai karakter atau jati diri warga Indonesia yang penuh solidaritas.
"Kami juga mengajak semua, ayo mari sama-sama kita bergerak untuk mencerdaskan dan membuat Pemilu 2019 tanpa intimidasi dan sara," katanya.
Baca juga: KPU: Tidak semua daerah pemilihan terisi bacaleg
Baca juga: Wahid Foundation: cegah politik kebencian dalam pilpres
Baca juga: Kepala daerah jadi juru kampanye harus cuti
Pewarta: Anwar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2018
