"Semua harus punya komitmen untuk menjaga situasi agar kondusif, tidak hanya ditataran pemerintahan atau partai politik saja," kata Teguh saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertema "Pemilu 2019 Tanpa Isu SARA, Black Campaign, dan Hate Speech", di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah di Semarang, Senin.
Ia menyebut pentingnya pendidikan politik di seluruh tataran.
"Secara logika, elite memang bisa duduk adem ayem bersama, tapi logika massa bagaimana?" tambahnya.
Ia juga meminta partai politik membuka diri untuk menerima kritik yang berguna bagi perkembangan partai itu sendiri, termasuk dampak positif bagi masyarakat.
Sementara Ketua KPU Jawa Tengah Joko Purnomo menuturkan peran pedia sosial dan media massa yang harus dioptimalkan untuk optimalisasi pendidikan politik.
Joko menyebut media sosial sering digunakan sebagai sarana kampanye dengan konten-konten negatif.
Sementara media arus utama, kata dia, juga terkadang bombastis dalam memasang judul.
"Sejak 2014 sampai sekarang saya kira sama, modal kampanye lewat medsos atau media mainstream," katanya.
Menurut dia, kondisi tersebut bisa diminimalisasi dengan syarat semua pihak bergerak dan mempunyai rasa tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik yang baik.
"Pendidikan politik yang bagus lewat mana, ya lewat dunia pendidikan," katanya.
Adapun Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sriyanto Saputro optimistis provinsi ini akan tetap kondusif selama gelaran pemilu.
Ia menyoroti pendidikan politik yang dilakukan oleh internal partai politik.
"Pendidikan politik kami lakukan, termasuk di internal. Misalnya pengetahuan tentang media sosial dan Undang-undang ITE yang bisa berkonsekuensi pidana," kata anggota DPRD Jawa Tengah ini.
Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
