Mensos bantah penaikan anggaran PKH untuk tujuan elektabilitas

Mensos bantah penaikan anggaran PKH untuk tujuan elektabilitas

Arsip Foto. Menteri Sosial Idrus Marham (kiri) saat berdialog dengan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di kawasan Sunter, Jakarta, Rabu (11/7/2018). Dalam kunjungannya selain mensosialisasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada warga Mensos juga menegur oknum pendamping karena diduga melakukan penyelewengan dana bantuan PKH. (ANTARA FOTO/Risky Andrianto)

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Sosial Idrus Marham membantah penaikan anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 ditujukan untuk meningkatkan elektabilitas Presiden Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019.

"Bukan itu, jadi PKH untuk menekan angka kemiskinan. Ini tuntutan untuk menekan kemiskinan dan salah satu yang disiasati agar lebih efektif dengan menambah anggaran. Saya kira begini, kalau kita lihat ini Pak Jokowi `incumbent`," kata Idrus di Istana Merdeka Jakarta, Jumat.

Pemerintah menaikkan anggaran untuk program perlindungan sosial dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 menjadi Rp381 triliun dari Rp287,7 triliun pada 2018.

Kenaikan tersebut membuat alokasi anggaran bantuan sosial melalui PKH tahun depan juga meningkat hampir dua kali lipat menjadi Rp34,4 triliun dibandingkan pada 2018 yang hanya Rp17 triliun.

"Kenapa dinaikkan? Salah satu pertimbangannya adalah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Otomatis menekan angka kemiskinan, PKH adalah salah satu instrumen yang paling efektif dan ada keleluasaan untuk menggunakan dan menginspirasi untuk memandirikan rakyat," tambah Idrus.

Dengan alokasi anggaran Rp34,4 triliun, setiap keluarga penerima manfaat PKH tahun depan akan memperoleh bantuan Rp3,1 juta dalam setahun dari sebelumnya Rp1,7 juta per tahun.

"Jumlah penerima tetap 10 juta, tetapi indeks penerimaan dari penerima manfaat itu kita naikan," ungkap Idrus.

Pada 2019, jumlah penerima manfaat PKH ditargetkan mencapai 10 juta keluarga, relatif sama dengan target tahun ini, namun meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Jumlah penerima bantuan dari program tersebut naik dari 3,5 juta keluarga pada 2015 menjadi enam juta keluarga pada 2016 dan bertambah menjadi 6,2 juta keluarga pada 2017.

Peningkatan anggaran PKH diproyeksikan berkontribusi pada penurunan 630 ribu penduduk miskin dari September 2017 sampai Maret 2018 sehingga angka kemiskinan sekarang tinggal 9,82 persen.

"Nah kalau ini kalau kita gunakan sedemikian nanti pada akhir periode pertama Presiden Jokowi akan lebih turun lagi antara 8,5 sampai 9,3 persen, kita akan lakukan itu," tegas Idrus.

Selain untuk PKH, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp20,8 triliun kepada 15,6 juta keluarga penerima manfaat program bantuan pangan non-tunai (BPNT).

Presiden Joko Widodo mengungkapkan dana program perlindungan sosial mencakup dana desa, subsidi, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bantuan sosial pangan, PKH, Bidikmisi, dan Program Indonesia Pintar (PIP). Khusus untuk JKN, sasarannya 96,8 juta penduduk.

Baca juga:
Pemerintah berkomitmen lindungi 40 persen penduduk termiskin
Menkeu: perlindungan sosial 2019 untuk perbaikan kesejahteraan

 

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Ketua DPR, Mensos, dan Men-PPPA pantau penyaluran bansos di Bali

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar