Badan PBB keluarkan petisi bagi perlindungan warga sipil dalam konflik

PBB (ANTARA News) - Kantor PBB bagi Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) telah mengeluarkan petisi kepada para pemimpin dunia bagi perlindungan warga sipil dan pekerja bantuan dalam konflik bersenjata.

Petisi tersebut dikeluarkan dalam kesempatan Hari Kemanusiaan Dunia, yang jatuh pada 19 Agustus.

"Setiap tahun pada Hari Kemanusiaan Dunia, kami menyampaikan solidaritas buat jutaan orang yang terpengaruh oleh konflik dan pekerja kesehatan serta bantuan yang menempuh bahaya untuk membantu mereka. Kami memanfaatkan hari itu untuk mengingatkan dunia mengenai tanggung-jawab bersama kita untuk mengakhiri penderitaan tersebut," kata OCHA di dalam satu pesan.

"Hari ini, di daeran konflik di seluruh dunia, warga sipil secara rutin terbunuh atau cacat, kota besar dan kecil dirusak dan dihancurkan dalam serangan terarah atau membabi-buta. Rakyat terputus dari makanan, air dan bantuan penyelamat jiwa, dalam beberapa kasus, kelaparan dijadikan taktik perang," katanya.

Personel medis dan kemanusiaan terbunuh, cedera, diculik atau dihalangi untuk mencapai orang yang memerlukan, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi. Mereka terpajan penghalang hukum dan bahkan banyak bentuk penghukuman karena secara tidak berat sebelah menyediakan bantuan dan perawatan buat orang yang memerlukannya untuk hertahan hidup, kata pesan tersebut.

Petisi itu dikeluarkan sebelum pertemuan para pemimpin dunia pada September di New York untuk menghadiri kegiatan tahunan Debat Sidang Majelis Umum PBB.

OCHA meminta semua pihak dalam konflik agar menghindari penggunaan senjata peledak di daerah permukiman.

Baca juga: Irak butuh Rp21 triliun untuk krisis kemanusiaan akibat ISIS

Lembaga PBB tersebut juga menuntut semua negara menjamin warga sipil di daerah konflik memperoleh akses ke bantuan kemanusiaan dan perawatan medis, dan memungkinkan pekerja kemanusiaan serta kesehatan bekerja secara aman.

Semua negara mesti menjamin perlindungan yang lebih baik dan bantuan bagi orang yang secara terpaksa terusir dari rumah mereka di dalam negeri mereka dan menegakkan hak asasi manusia, serta mesti menjadikan dihormatinya hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional sebagai syarat bagi eksport senjata mereka, katanya.

Dewan Keamanan PBB tak boleh menerima baik serangan terhadap anak-anak sebagai "kondisi normal baru" konflik bersenjata, katanya.

Tanggal 19 Agustus dirancang sebagai Hari Kemanusiaan Dunia oleh Sidang Majelis Umum PBB pada 2008 untuk memperingati pemboman yang ditujukan kepada Misi Bantuan PBB di irak pada 19 Agustus 2003. Ledakan di Canal Hotel itu di Baghdad menewaskan 22 orang, termasuk utusan senior badan dunia tersebut di Irak, Sergio Vieira de Mello.

 

Pewarta: antara
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Cegah konflik dengan manusia, BBKSDA pasang GPS pada gajah liar

Komentar