DPRD-Pemprov Kalteng sepakati APBD Perubahan 2018 Rp4,9 triliun

DPRD-Pemprov Kalteng sepakati APBD Perubahan 2018 Rp4,9 triliun

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran (ANTARA Kalteng)

Rp4,9 triliun tersebut terbagi atas Rp2,3 triliun untuk belanja langsung dan Rp2,6 triliun belanja tidak langsung
Palangka Raya (ANTARA News) - DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyepakati alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2018 sebesar Rp4,9 triliun atau naik Rp300 miliar dibandingkan APBD 2018.

Kesepakatan tersebut dicapai setelah seluruh pimpinan komisi-komisi DPRD Kalteng menyampaikan hasil rapat dengan mitra organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kalteng dalam rapat gabungan kompilasi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018 di Palangka Raya, Kalteng, Senin.

"Rp4,9 triliun tersebut terbagi atas Rp2,3 triliun untuk belanja langsung dan Rp2,6 triliun belanja tidak langsung," kata Ketua Komisi A DPRD Kalteng Freddy Ering usai rapat gabungan.

Meski telah disepakati besaran APBDP 2018, dia mengaku belum dapat menginformasikan mengenai struktur anggaran pastinya.

Sebab, rincian secara pastinya baru akan diketahui setelah rapat paripurna yang akan dilaksanakan, Selasa (21/8).

Freddy mengatakan kenaikan besaran APBDP dibandingkan APBD tentunya akan berdampak kepada anggaran di masing-masing OPD. Hanya saja, lanjutnya, belum tentu seluruh OPD mengalami kenaikan.

"Ada juga OPD yang hanya mengalami perubahan penggunaannya. Setelah rapat paripurna besok itu baru akan dilanjutkan pembahasan rencana kerja dan anggaran (RKA)," kataFreddy.

Rapat gabungan kompilasi KUA PPAS 2018 dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalteng Abdul Razak, yang dihadiri seluruh pimpinan Komisi DPRD Kalteng, Penjabat Sekda Kalteng Fahrizal Fitri, dan seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Kalteng.

Fahrizal mengatakan selain kenaikan APBDP 2018, perubahan struktur penggunaannya pun telah disepakati dan tidak ada masalah.

"Kami lihat proses pembahasan berjalan lancar dan menyepakati banyak hal. Ini menjadi salah satu tanda bahwa DPRD dan Pemprov bersinergi dalam menjalankan pembangunan Kalteng," katanya.

Baca juga: Gubernur Kalteng: APBD jangan persulit bupati terpilih
Baca juga: Gubernur Kalteng "gaet" KPK bahas APBD

 

Pewarta:
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar