counter

BNPB targetkan rehab rekon Lombok tuntas 2020

BNPB targetkan rehab rekon Lombok tuntas 2020

Dari kanan ke kiri: Staf Ahli Menteri bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Kemensos Asep Sasa Purnama, Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra, Deputi bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Harmensyah, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga dalam diskusi Forum Merdeka Barat di Jakarta, Senin (27/8/2018 (ANTARA/Desi Purnamawati)

Termasuk rumah-rumah masyarakat yang rusak juga kita ambilkan dari "Dana Siap Pakai"
Jakarta (ANTARA News) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik serta rumah masyarakat pascagempa yang mengguncang Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), akan tuntas paling lambat 2020.

"Agustus 2018 harus selesaikan pendataan. Lalu September 2018 kita akan rapat koordinasi rencana aksi rekonstruksi tingkat pusat. Di Desember 2018 itu selesai pemulihan sarana dan prasaranan vital seperti sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Kalau belum, Maret 2019 itu selesai dilaksanakan. Sisa-sisanya di 2020 kita harapkan pemulihan pascabencana selesai," kata Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Harmensyah di Jakarta, Senin.

Dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema "Inpres 5 Tahun 2018: Rekonstruksi Fasilitas Dasar Pasca Gempa Lombok 2018", ia mengatakan BNPB saat ini sudah mencairkan Dana Siap Pakai (DSP) yang telah dimasukkan ke dalam 12 ribuan buku rekening di BRI.

Namun demikian, kata Harmensyah, dana tersebut belum bisa langsung dipakai oleh masyarakat karena akan diberikan pendampingan agar tidak salah dalam penggunaannya.

"Termasuk rumah-rumah masyarakat yang rusak juga kita ambilkan dari "Dana Siap Pakai". Namun mekanisme pencairannya harus jelas, sehingga dana yang diberikan ke masyarakat itu jadi rumah, bukan jadi motor atau yang lain-lainnya. Jadi ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan," ujarnya.

Sedangkan mengenai apakah rumah masyarakat akan dibangun ditempat semula atau direlokasi, pihaknya menuturkan hal tersebut disesuaikan dengan rekomendasi dari Kementerian ESDM berdasarkan zona patahan akibat gempa.

"Prinsipnya build back better and safer. Sekarang sudah dipetakan oleh Kementerian ESDM mana daerah patahan. Kalau misal tidak melewati daerah patahan, rumah bisa tetap dibangun di situ. Tapi kalau dia dilarang untuk membangun di tempat semula, itu harus direlokasi, dan pemda akan segera mencarikan tanah relokasi, dan pemerintah akan bangun rumah dan fasilitas dasarnya," jelas Harmensyah.

Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini berdasarkan hasil kaji BNPB untuk kebutuhan pascabencana di Lombok diperkirakan membutuhkan anggaran Rp8,8 triliun.

Baca juga: Kemensos salurkan bansos gempa Lombok Rp1,25 triliun
Baca juga: Kemensos kerahkan tim psikososial bergerak jangkau pengungsi

Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Pemda bentuk satgas awasi aplikator nakal dan kelangkaan material

Komentar