Utilisasi industri dipacu penuhi pasar domestik

Utilisasi industri dipacu penuhi pasar domestik

Haris Munandar. (bbk.go.id)

"Kami berharap industri subtitusi impor bisa berkembang signifikan"
Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu kapasitas produksi terpasang (utilisasi) di sektor industri guna mengisi pasar domestik agar tidak tergerus produk impor.

"Pemerintah saat ini sedang mengkaji pembatasan impor terhadap beberapa komoditas. Pembatasan impor ini tidak masalah dijalankan apabila bahan baku tersebut ada dan mampu mencukupi kebutuhan di dalam negeri," kata Sekjen Kemenperin Haris Munandar melalui keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, kebijakan hilirisasi juga semakin digenjot agar dapat meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, Haris menekankan, komoditas impor yang dibatasi itu sebaiknya yang berorientasi kepada sektor hilir.

Untuk itu tambahnya, Kemenperin masih menunggu daftar 900 komoditas yang akan dibatasi impornya dari Kementerian Keuangan. "Nanti jika sudah di-review bersama, akan dilihat apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi industri," imbuhnya.

Jika aktivitas industri manufaktur berjalan baik maka diyakini akan membawa efek berantai positif yang luas bagi perekonomian, antara lain meningkatnya penerimaan devisa dari eskpor sehingga mampu mengurangi defisit neraca perdagangan.

Selain itu, Kemenperin juga aktif mendorong masuknya investasi sektor industri yang dapat mensubstitusi produk impor.

Dengan adanya upaya tersebut, berarti ada optimisme bisa menaikkan kinerja dan daya saing industri nasional. Kami berharap industri subtitusi impor bisa berkembang signifikan," tegasnya.

Baca juga: Tindaklanjuti Perpres, Kemenperin bentuk Badan Pengembangan SDM Industri
Baca juga: Pemerintah berupaya tingkatkan utilisasi industri baja




 

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Luhut: impor garam industri harus direkomendasikan Kemenperin

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar