BKKBN perlu mengintensifkan program peningkatan kepesertaan ber-KB bagi pasangan pasangan usia subur di daerah terpencil, untuk mendorong peserta KB baru menjadi peserta KB aktif dalam upaya pengendalian penduduk dan menekan angka kelahiran,
Pekanbaru, (ANTARA News) - Program KB di daerah terpencil di Provinsi Riau berpotensi mengalami kegagalan sebesar 90 persen khususnya penggunaan alat kontrasepsi suntik.

"Kegagalan itu bisa muncul karena minimnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah setempat untuk mendanai kegiatan di daerah yang memiliki kendala sulitnya transportasi, jarak tempuh yang cukup jauh dan lainnya," kata Sekretaris BKKBN Perwakilan Provinsi Riau, Mery Elya, di Pekanbaru, Rabu.

Menurut Mery, yang didampingi Kasubdit Bina Kesertaan KB jalur wilayah dan sasaran khusus, Rudi Salman, potensi kegagalan ber-KB bagi pasangan usia subur terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti karena terkendala transportasi dan jarak tempuh daerah yang cukup jauh.

Tahun 2018, Meranti tercecer dari kemajuan peningkatan program KB terkait tidak ada lagi dukungan anggaran dari Pemda setempat.

"Oleh karena itu BKKBN perlu mengintensifkan program peningkatan kepesertaan ber-KB bagi pasangan pasangan usia subur di daerah terpencil, untuk mendorong peserta KB baru menjadi peserta KB aktif dalam upaya pengendalian penduduk dan menekan angka kelahiran," katanya.

Sementara itu pencapaian target kepesertaan ber-KB di enam daerah yang telah menjadi sasaran khusus BKKBN masih bervariasi dengan daerah cakupan di Kabupaten rokan Hilir, Pelalawan, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Dumai dan Kabupaten Kepaulauan Meranti.

Ia menjelaskan, program kepesertaan KB di Kabupaten Rokan Hilir tercatat sudah dua kecamatan yang tuntas, Kabupaten Pelalawan tercatat salah satu kecamatan yang sudah tuntas, berikutnya lima kecamatan di Kabupaten Bengkalis juga sudah tuntas, dan di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak empat kecamatan sudah tuntas.

Khusus di Kecamatan Kuala Kampar, katanya, pada tahun 2017 tercatat 20 peserta (pria) yang melakukan program vasektomi, namun tahun 2018 belum satupun.

"Pemerintah Kabupaten diharapkan bisa mengalokasikan anggaran untuk menuntaskan target program KB untuk pelayanan daerah dan sasaran khusus, sehingga potensi gagal ber-KB bagi pasangan usia subur bisa lebih ditekan lagi," katanya.*

 

Baca juga: BKKBN berangkatkan 20 bus mudik bareng keluarga ber-KB

Baca juga: Menkeu: penambahan investasi KB-KITE capai Rp168 triliun

 

Pewarta: Frislidia
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2018