Baru 20 persen yang serahkan Pokok Pikiran Kebudayaan

Baru 20 persen yang serahkan Pokok Pikiran Kebudayaan

(Dari kiri ke kanan) Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan Sholehien Abuasir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy, Walikota Bandung Ridwan Kamil, dan Walikota Tidore Kepulauan Captain Ali Ibrahim dalam acara penyerahan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dari sejumlah daerah kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI,  jakarta, Rabu (29/8/2018). (ANTARA/ Martha Herlinawati Simanjuntak)

Kita berharap menjelang akhir bulan ini kita mendapat dokumen-dokumen dari kabupaten dan kota yang lain,
Jakarta, (Antara) - Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan mengatakan hingga saat ini hampir 20 persen dari total 516 kabupaten dan kota yang ada di 34 provinsi di Indonesia yang menyerahkan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).

"Setidaknya sekitar 20 persen yang sudah menyerahkan," kata Hilmar dalam acara penyerahan dokumen PPKD dari sejumlah daerah kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jakarta, Rabu.

Sebanyak 95 dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah dari kabupaten dan kota yang diserahkan kepada Kemdikbud hingga Rabu (29/8).

Sementara, 13 dokumen dari total 95 dokumen PPKD itu diserahkan oleh kabupaten dan kota pada Rabu sore (29/8) di Kantor Kemdikbud.

Penyerahan 13 dokumen PPKD itu diwakili oleh empat kepala daerah yaitu Walikota Bandung Ridwan Kamil, Walikota Tidore Kepulauan Captain Ali Ibrahim, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan Sholehien Abuasir.

Sisanya berasal dari daerah-daerah yakni Kota Ternate, Kabupaten  Flores Timur, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Sintang, Kota Tegal, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Muna dan Kabupaten Morotai.

Hilmar mengatakan penyusunan dokumen PPKD merupakan bagian dari strategi memajukan kebudayaan sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

Oleh karena itu, dia mengatakan penyusunan PPKD itu mulai dari kabupaten dan kota dari elemen dasar untuk selanjutnya dilanjutkan di tingkat provinsi dan nasional.

"Kita berharap menjelang akhir bulan ini kita mendapat dokumen-dokumen dari kabupaten dan kota yang lain," tuturnya.

Kemdikbud masih akan menunggu penyerahan dokumen PPKD dari daerah-daerah lain yang menurut rencana hingga akhir Agustus 2018.*

Baca juga: Kemdikbud akan kirim asistensi percepatan penyusunan PPKD

Baca juga: Kemdikbud dorong penyelesaian Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah


 

Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar