Pada pembukaan Rapat Koordinas Nasional Pemenangan Pemilu 2019 PDI Perjuangan di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Sabtu, Megawati, yang menjabat sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, juga menjelaskan awal pembentukan BPIP.
Dalam acara yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, dan calon wakil presiden KH Ma'ruf Amin itu, Megawati menjelaskan kembali bahwa semula badan bentukan Presiden Joko Widodo itu bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).
"Dengan bentuk tersebut, jika presiden berganti maka UKP-PIP belum tentu berlanjut, karena mengikuti kebijakan Presiden berikutnya," katanya merujuk pada penggantian UKP-PIP menjadi BPIP.
Padahal, ia mengatakan, kerja pembinaan ideologi Pancasila harus terus berlanjut karena sangat penting untuk menjaga persatuan bangsa.
Dewan pengarah dan pimpinan UKP-PIP lalu mengusulkan penggantian bentuk lembaga menjadi badan supaya independen dan punya kekuatan hukum sebagaimana badan.
"UKP-PIP kemudian bentuk lembaganya diubah menjadi BPIP," katanya.
Megawati juga berbicara tentang anggota Dewan Pengarah BPIP usianya sebagian sudah lanjut seperti Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Ma'ruf Amin, dan dia sendiri.
"Saya pernah bertanya dengan Pak Jokowi, kenapa Dewan Pengarah BPIP banyak yang sudah sepuh. Pak Jokowi menjawab, kalau sudah sepuh, sudah tidak mengutamakan kepentingan duniawi lagi," katanya, disambut tawa peserta rapat.
Baca juga:
Gaji Megawati Soekarnoputri di BPIP
Presiden: gaji pejabat BPIP sudah dikalkulasi Kemenkeu
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018
