counter

Menristek usulkan badan riset nasional ke Presiden

Menristek usulkan badan riset nasional ke Presiden

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir (tengah) melihat hasil kegiatan dan lokakarya Kuliah Kerja Nyata Tematik 2018 Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Jawa Barat, Senin (03/09/2018). (ANTARA/ Martha Herlinawati Simanjuntak)

Karawang, Jawa Barat  (ANTARA News) - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan telah mengusulkan pembentukan suatu badan riset nasional kepada Presiden Joko Widodo.

Nasir menuturkan badan riset nasional itu merupakan gabungan dari sejumlah lembaga yang melakukan penelitian seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 

"Saya mengusulkan kepada Bapak Presiden bagaimana ke depan lembaga riset dijadikan satu yaitu melalui badan seperti di China dan Jerman, " kata Nasir di Karawang, Jawa Barat, Senin. 

Dia mengatakan pembentukan badan riset itu bertujuan untuk menaungi semua riset secara nasional sehingga dapat dilakukan penghematan anggaran. Badan itu akan berada di bawah koordinasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

"Bukan hanya BPPT, digabung lembaga-lembaga lain saya usulkan jadi satu badan riset nasional tapi dari presiden belum respon," ujarnya. 

Saat ini, dia mengatakan anggaran untuk riset itu terdistribusi ke berbagai kementerian dan lembaga di Indonesia, sehingga sering terjadi duplikasi penelitian, yang menurut hemat dia, menjadi kurang efektif dan efisien. 

"Biaya riset yang ada di kementerian dan lembaga itu besar, kalau di Kemristekdikti sekitar Rp1,7 trilun untuk riset saja, " ujarnya. 

Sementara, anggaran pendapatan dan belanja negara secara keseluruhan untuk riset di kementerian dan lembaga sebesar Rp24,9 triliun pada 2017.

"Pertanyaannya adalah Rp24,9 triliun hasilnya itu apa research-nya, ada terjadi redundancy, duplikasi," tuturnya.

Menurut dia,  kalau bisa dibentuk satu badan riset nasional maka  penghematan uang negara untuk riset itu akan menjadi lebih besar dan penelitian yang dilakukan akan mencapai sasaran.

"Lembaga (BPPT) di sini dipimipin seorang kepala lembaga dari PNS. Nanti kalau sudah menjadi badan,  (kepala badan) ditunjuk oleh bapak presiden secara khusus. Ini nanti ke depan. Kalau itu sudah menjadi badan nanti di bawah koordinasi Menteri Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Menristekdikti  mengkoordinasikan semuanya, teknisnya dijalankan oleh kepala badan nanti," ujarnya. 

Dia mengatakan usul Presiden ke-3 RI BJ Habibie agar BPPT setingkat kementerian mungkin bisa terjadi, namun belum saat ini. 

"Saya rasa memungkinkan, tapi tidak sekarang ya, lihat situasinya dulu tapi karena ke depan harus dilakukan supaya lebih efisien," tuturnya. 
 
Baca juga: Menristekdikti berharap karya ilmiah mahasiswa masuk industri
Baca juga: Menristekdikti: anggaran riset jangan diecer

 

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar