Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, mengatakan sejumlah proyek infrastruktur menghadapi persoalan persyaratan peningkatan TKDN khususnya untuk MRT dan LRT.
"Kalau dari saya hanya masalah TKDN saja tapi TKDN kita kan jangkanya jangka panjang seperti MRT dan LRT," katanya.
Pihaknya mencatat saat ini TKDN untuk proyek tersebut tidak banyak atau berkisar di bawah 40 persen.
"TKDN-nya sekarang sudah 60 persen, ini yang akan saya `manage` nanti. Tapi kan ini `takes time` 12 bulan atau 24 bulan yang akan datang," katanya.
Pihaknya akan me-"manage" atau mengatur hal itu dengan mendirikan pabrik rel untuk LRT dan MRT mengingat sekarang ini baja-baja yang digunakan masih seluruhnya impor.
"Sekarang kan ada konstruksi, kan konstruksi itu dominan (TKDN), macam Palembang itu di atas 90 persen lokalnya," katanya.
Sementara untuk "rolling stock" dan rel kata dia sangat relatif, misalnya jika LRT tidak sampai 20 persen.
"Kalau yang bangak itu rel kalau enggak `rolling stock`. Kalau yang `rolling stock` untuk yang Jakarta-Surabaya joint sama INKA," katanya.
Budi mengatakan hal-hal itulah yang saat ini dalam proses evaluasi di tingkat pemerintah.
Baca juga: Menhub pastikan proyek MRT-LRT tidak akan mangkrak
Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2018
