Berdasarkan data yang diterima Antara di Jakarta, Selasa, tahun 2018, Kementan mendapatkan anggaran sebesar Rp23,8 triliun.
"Apalagi anggaran untuk Dirjen Pangan besar sekali. Dari Rp23,6 T itu, Dirjen Pangan 6,4 triliunan," kata Uchok mencontohkan pengelolaan tanaman serealia yang mencapai Rp4 triliun.
Belum lagi pengelolaan anggaran fasilitas pupuk dan pestisida sekitar Rp84,8 miliar. Namun, ia mengaggap anggaran ini tidak dikelola dengan cara yang tepat untuk keperluan pertanian di Indonesia.
"Dari dana ini sebetulnya sudah nyaman dan makmur. Tapi kenapa petani tetap masih kuran sejahtera," katanya.
Dalam periode tiga hingga empat tahun ke belakang tegas Uchok, Kementan mengalami kebocoran sekitar Rp427,9 miliar. Maka dari itu, Uchok meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut mengawasai dana-dana tersebut.
Di sisi lain, Uchok menilai, kementan kerap menggunakan anggaran kurang tepat sasaran. Misalnya, pada akhir Agustus 2018 silam, Kementan menggelar pertemuan dengan beberapa pihak terkait di saat petani mengalami kesulitan.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI Fadholi menyatakan Kementerian Pertanian (Kementan) harus memperbaiki insfrastruktur pertanian guna meningkatkan produktivitas dan kesejaheraan petani domestik.
"Persoalan infrastruktur pertanian harus betul-betul diperbaiki karena kalau tidak ada saluran irigasinya susah," kata Fadholi saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Fadholi memberikan sejumlah catatan yang harus dikerjakan Kementan untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang berujung kepada kesejahteraan para petani.
Baca juga: DPR: Jangan ada lagi perbedaan data pangan
Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
