Jadi sekarang 100 hari membahas percepatan APBD. Ada APBD Perubahan 2018 dan APBD 2019 kita 'barengin' karena kemarin kita memasuki masa transisi jadi agak tertinggal, jadi kita lakukan 'speed up' untuk itu. Pak Presiden kan mintanya infrastruktur beJakarta (ANTARA News) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku akan merangkul kubu lawan masa pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 untuk pemilihan presiden (pilpres) 2019.
"Semua saya datangi, 'sowani' bareng-bareng. Kemarin kan teman-teman PKB tidak mendukung kita ya, tapi dengan konsentrasi politik nasional mendukung Pak Jokowi dugaan saya, jadi gampang. Ada PPP-PKB bisa bareng, Demokrat mendukung saya. Jadi tugas saya sekarang adalah mendorong kembali bersilaturahmi mengajak mereka berbarengan," kata Ganjar di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Rabu.
Presiden Joko Widodo hari ini melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023 Ganjar Pranowo-Taj Yasin di Istana Negara Jakarta. Keduanya mendapat suara 10.362.694 atau 58,78 persen unggul dibanding pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah. Ganjar-Taj Yasin diusung parpol PDI Perjuangan, Demokrat, NasDem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Golkar.
"Saya itu diminta atau tidak diminta, saya ini PDI Perjuangan, partainya sama dengan Pak Jokowi harus dukung. Tidak usah diminta, harus inisiatif, kalau harus cuti kampanye, OK aku cuti. Enggak papa, asyik to?" ungkap Ganjar sumringah.
Namun ia meyakini bahwa roda pemerintahan tidak akan terganggu karena ada Taj Yasin yang akan menjalankan pemerintahan.
"Kita harus tahu diri sebagai politisi partai politik, kapan kita bekerja, kapan kita urusan pemerintahan rakyat, kapan kampanye. Ini etik," tambah Ganjar.
"Siapapun lah yang pro dan kontra dalam dukungan pilpres, tolong kita jangan memprovokasi. Siapapun kubunya, kalau tidak kita relasi masyarakatnya terbelah, hanya karena urusan itu. Pak Prabowo sama Pak Jokowi sudah rangkulan begitu, sudah asyik lah, itu contoh yang paling bagus. Kita dewasa, pro terhadap Pak Jokowi atau Pak Prabowo 'clear' saja deh dan di bawahnya jangan memprovokasi," tegas Ganjar.
Terkait dengan program pada masa pemerintahannya yang kedua, Ganjar mengaku akan mempercepat implementasi APBD 2019.
"Jadi sekarang 100 hari membahas percepatan APBD. Ada APBD Perubahan 2018 dan APBD 2019 kita 'barengin' karena kemarin kita memasuki masa transisi jadi agak tertinggal, jadi kita lakukan 'speed up' untuk itu. Pak Presiden kan mintanya infrastruktur beres, dan SDM, pendidikan," jelas Ganjar.
Jawa Tengah, menurut Ganjar juga berencana untuk membuka diri terhadap investasi dengan penerapan proses perizinan yang murah, mudah dan cepat meski tidak menghilangkan masalah integritas.
Persoalan integritas diakui Ganjar masih menjadi persoalan karena ada sejumlah bupati dan walikota serta anggota DPRD yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada masa pemerintahan pertamanya
"Pertama, semua sistem perencanaan penganggaran harus menggunakan teknologi informasi yang dapat diakses dan direncanakan dengan baik, jadi kabupaten kota provinsi ini bisa dimonitor di atasnya. Kedua, kalau kemudian edukasi tidak bisa diberikan ya memang harus di-OTT (Operasi Tangkap Tangan), tidak ada cara lain," ungkap Ganjar.
Ganjar menjelaskan bahwa pada pemerintahan periode pertama di Jawa Tengah mulai 2014 pejabat dan anggota DPRD mendapat pelatihan di KPK hingga 3-4 angkatan.
"Semua sekolah antikorupsi. Masih ada yang nekat? Selalu ada, selalu ada titik-titik noda hitam di dalam demokrasi di dalam perimtahan. Ya sudah kalau kamu 'ngeyel' ditangkapi saja. Pak Presiden sudah menaikkan bayaran (anggota) DPRD, masa masih kurang juga?" tambah Ganjar.
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
