Mendagri harap gubernur baru konsolidasikan program pusat-daerah

Mendagri harap gubernur baru konsolidasikan program pusat-daerah

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Pekerjaan pertama, segera melakukan konsolidasi, memastikan bahwa program strategis pusat yang sudah direncanakan oleh Pak Jokowi harus bisa terlaksana di daerah, tepat waktu, seiring dengan program-program skala prioritas sebelum terpilih."
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap agar para gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi program pusat dan daerah.

"Pekerjaan pertama, segera melakukan konsolidasi, memastikan bahwa program strategis pusat yang sudah direncanakan oleh Pak Jokowi harus bisa terlaksana di daerah, tepat waktu, seiring dengan program-program skala prioritas sebelum terpilih," kata Tjahjo di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Rabu.

Presiden Joko Widodo melantik sembilan orang gubernur dan wakil gubernur 2018-2023 dari provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Tenggara, Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Kedua, segera melakukan pertemuan dengan DPRD, Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), tokoh-tokoh daerah, dalam rangka untuk menjaga stablitas daerah," tambah Tjahjo.

Langkah ketiga adalah para gubernur dan wakil gubernur harus memahami area rawan korupsi khususnya yang menyangkut perencanaan anggaran, dana hibah, bantuan sosial (bansos), mekanisme jual beli barang dan jasa dan retribusi serta pajak. 

"Saya yakin mereka adalah tokoh-tokoh yang sudah punya pengalaman dan integritas, saya yakin sudah paham daerah-daerah rawa korupsi," ungkap Tjahjo.

Tjahjo menilai para gubernur itu tidak akan memiliki hambatan untuk melakukan konsolidasi dengan cara memerintahkan sekretaris daerah (sekda) dan jajarannya sesuai dengan janji politik gubernur.

"Pak Jokowi hanya ingin membangun hubungan tata kelola pemerintahan daerah dan pusat yang semakin efektif, efisien dalam rangka mempercepat reformasi birokrasi dan memperkuat otonomi daerah. Ini kan yang 'incumbent' (petahana) dua ada (gubernur) Papua dan Jateng, tapi yang lain kan ada yang pernah jadi anggota DPR dan bupati/walikota, jadi saya kira tidak akan ada masalah untuk konsolidasi," jelas Tjahjo.

Ia pun yakin para gubernur tersebut juga dapat mendukung Presiden Jokowi dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019.

"Mendukung capres bagi kepala daerah itu tidak berdasarkan partai lho! (Lukas) Enembe saja Partai Demokrat dukung Pak Jokowi karena kepala daerah itu membawa aspirasi masyarakat daerah yang dia pimpin. kalau masyarakat maunya es teh terus dia minum air putih ya tak boleh, harus sesuai aspirasi masyarakat. Saya yakin gubernur yang beda koalisi pun punya sikap," ungkap Tjahjo.

Tjahjo juga tidak melarang para kepala daerah untuk berkampanye dalam pilpres namun harus mengajukan izin dan tidak menggunakan aset daerah.

Selain sembilan kepala daerah yang dilantik hari ini, masih ada pelantikan tahap dua yaitu untuk gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan NTB pada 17-27 September 2018.

"Karena mereka tanggal 17 habis masa jabatannya. Kemudian tahap ketiga, keempat dan kelima itu seperti Lampung itu baru Juni tahun depan setelah selesai pilpres. Jatim juga tahun awal depan karena  sepanjang memenuhi semuanya dan diputuskan KPU dan tidak ada gugatan ke MK segera dilantik supaya bisa langsung kerja toh sudah pejabat (sementara) yang mempersiapkannya," tambah Tjahjo.

Tidak serentaknya pelantikan itu menurut Tjahjo tidak bisa dihindari karena undang-undang mengatur bahwa masa jabatan gubernur dan wakil gubernur adalah lima tahun dan tidak boleh dikurangi atau ditambah.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Menpan-RB masih cari solusi untuk pegawai honorer

Komentar