Blok tersebut, yang dikenal dengan nama EU8, terdiri atas delapan negara --Prancis, Inggris, Belanda, Swedia, Polandia, Belgia, Jerman dan Italia. Lima negara pertama adalah anggota tewas Dewan Keamanan, dua berikutnya adalah anggota selanjutnya, dan Italia berbagi kursi dengan Belanda di dewan itu.
"Konflik di Suriah sudah mengakibatkan penderitaan yang tak terperikan bagi jutaan orang yang dipaksa hidup dalam pengepungan atau meninggalkan negeri itu," kata Utusan Swedia di PBB Olof Skoog, dalam kapasitasnya sebagai juru bicara blok tersebut untuk September.
Ia khawatir aksi militer semacam itu akan mengakibatkan "bencana kemanusiaan bagi warga sipil", termasuk ancaman terhadap lebih dari tiga juta warga sipil dan mengarah kepada pengungsian massal.
Terlebih lagi, Skoog menekankan "penggunaan senjata kimia tak bisa diterima baik", demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat malam. Ia merujuk kepada spekulasi yang beredar bahwa senjata kimia mungkin digunakan di Idlib, kubu utama terakhir gerilyawan di Suriah.
Barat telah menuduh pasukan Suriah "merencanakan serangan semacam itu", sementara Rusia menyatakan gerilyawan Suriah lah yang mungkin menggunakannya.
Juru bicara EU8 tersebut menyatakan Idlib adalah zona terakhir penurunan bentrokan di Suriah --yang para penjamin kesepakatan Astana --Rusia, Iran dan Turki-- berkomitmen untuk menjaganya.
Proses Astana, yang digagas pada awal 2017 di Ibu Kota Kazakhstan --yang netral, membantu menciptakan empat zona penurunan ketegangan di negara yang dicabik perang itu --Idlib, Ghouta Timur, pinggiran Homs di Suriah Utara, dan Suriah Selatan, yang berbatasan dengan Jordania.
Sehubungan dengan pertemuan para penjamin pertemuan Astana di Teheran pada Jumat, Skoog mengatakan, "Kami menyeru para penjamin, terutama Rusia dan Iran, agar menegakkan gencatan dan pengaturan penurunan ketegangan yang sebelumnya telah mereka sepakati."di ne
Sebagai kesimpulan, ia menyampaikan dukungan buat Utusan Khusus PBB buat Suriah Staffan de Mistura dalam upayanya untuk mencapai penyelesaian politik di negeri tersebut. Ia berkata, "Hanya proses politik pimpinan PBB lah yang bisa mewujudkan penyelesaian bagi konflik dengan menghormati kebebasan dan martabat semua rakyat Suriah."
Pewarta: Antara
Editor: Chaidar Abdullah
Copyright © ANTARA 2018
