Menkeu pastikan APBN dikelola untuk ekonomi lebih baik

Menkeu pastikan APBN dikelola untuk ekonomi lebih baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kedua kanan), Deputi Gubernur Senior Mirza Adityaswara (kiri) dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/9). Raker tersebut membahas RAPBN 2019 dengan fokus APBN untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan sumber daya manusia. (ANTARAFOTO/PUSPA PERWITASARI)

Kalau APBN sehat, maka kami bisa menggunakan instrumen ini agar ekonomi lebih baik lagi
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah selalu mengelola APBN dengan baik agar instrumen fiskal itu bisa memberikan dampak positif kepada kinerja perekonomian secara keseluruhan.

"Kalau APBN sehat, maka kami bisa menggunakan instrumen ini agar ekonomi lebih baik lagi," ujarnya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR membahas asumsi RAPBN 2019 di Jakarta, Senin.

Sri Mulyani mengatakan setiap perlemahan Rp100 terhadap dolar AS sama-sama dapat memberikan kenaikan kepada penerimaan negara sebesar Rp4,7 triliun serta belanja negara sebanyak Rp3,1 triliun.

Namun, ia menegaskan APBN tidak dikelola berdasarkan untung rugi, karena instrumen fiskal ini dimanfaatkan sesuai fungsi stabilisasi, alokasi maupun distribusi yang bisa memberikan manfaat kepada kinerja perekonomian.

"Kami menjaga fiskal, tapi tetap hati-hati, karena dalam ketidakpastian ini, APBN harus menjadi instrumen untuk menjaga ekonomi melalui stabilisasi maupun alokasi dan distribusi agar tetap dinamis," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani menyampaikan kinerja penerimaan negara hingga akhir Agustus 2018 tercatat telah tumbuh 18,4 persen, dengan rincian penerimaan perpajakan tumbuh 16,5 persen dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tumbuh 24,3 persen.

"Realisasi ini menunjukkan kenaikan yang sangat solid dan tumbuh tinggi, karena tahun lalu hingga Agustus, penerimaan perpajakan hanya tumbuh 9,5 persen dan penerimaan negara bukan pajak tumbuh 20,2 persen," ujarnya.

Sedangkan, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, realisasi belanja negara pada periode yang sama juga tercatat tumbuh 8,8 persen atau lebih baik dari akhir Agustus 2017 yang hanya tercatat sebesar 5,6 persen.

Kondisi ini menyebabkan neraca keseimbangan primer tercatat surplus Rp11,5 triliun atau terjadi lonjakan tinggi dibandingkan periode akhir Agustus 2017 sebesar defisit Rp84 triliun, yang berarti memperlihatkan pengelolaan APBN semakin sehat.

"Terjadi akselerasi belanja tinggi, dengan penerimaan yang jauh lebih tinggi, berarti primary balance positif Rp11,5 triliun, ini lonjakan sangat nyata," katanya.

Baca juga: Menkeu nyatakan pemerintah terus jaga fundamental ekonomi demi kestabilan rupiah

 

Pewarta: Satyagraha
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar