Hal tersebut dia katakan, saat memberi sambutan dalam acara Kongres I PAKIN, di Hotel Balairung, Jakarta.
Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (11/9), dia mendorong masyarakat khususnya PAKIN, agar bisa memilih pemimpin yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila. "Tidak bertanggungjawab kalau kita tidak mau tahu urusan politik", ujarnya.
Lebih lanjut dia menjelaskanm bangsa ini didirikan kaum muda terdidik. Disebut kaum muda terdidik itu mulai bergerak dari tahun 1908, 1928, dan 1945. Dipaparkan tahun 1945 pendiri bangsa sudah membicangkan dasar-dasar negara.
"Mereka berasal dari berbagai golongan dan asal-usul", ujarnya.
Pada masa itu, menurut dia, para pendiri bangsa sudah berbicara demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. Apa yang dipikirkan itu tercermin dalam nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
"Jadi kalau kita mempermasalahkan perbedaan dan asal-usul berarti kita kembali ke masa lalu", ungkapnya.
Ketika Indonesia di tahun 1945 sudah membincangkan demokrasi,keadilan, dan kesetaraan, dua puluh tahun kemudian banyak negara yang membincangkan hal-hal yang demikian.
"Jadi kita lebih dahulu memikirkan demokrasi dibanding dengan negara lain", katanya.
Pria asal Lampung itu menyesalkan bila saat ini ada masyarakat atau salah satu kelompok yang bersikap irasional. Diakui bangsa ini memang beragam dan majemuk.
"Nah dalam kondisi yang demikian, kita berharap bila ada masalah harus dimusyawarahkan," katanya.
Menurut dia, negara ini lahir berdasarkan kesepakatan. Pancasila dan UUD harus jadi pegangan. "Pancasila harus menjadi perilaku," ajaknya.
Perilaku yang sesuai Pancasila menurut mantan Menteri Kehutanan itu adalah perilaku yang disinari cahaya illahi. "Bukan 5 perilaku yang menghujat," katanya.
Pria yang akrab dipanggil Bang Zul itu mengatakan, di antara kita ada yang beda suku dan agama.
"Namun kita satu saudara dalam kebangsaan," tuturnya.
Menurut dia, bangsa ini bukan milik satu golongan. Dalam perbedaan inilah diharap penguasa adil dalam hukum. "Kalau hukum tak adil pasti akan memunculkan aksi reaksi," katanya.
Untuk itu dia menegaskan kekuasaan yang ada harus melayani masyarakat secara adil. "Tak boleh ada masyarakat yang kelaparan," katanya.
Ditambahkan jangan sampai jabatan yang ada digunakan sebagai jalan pintas untuk menumpuk kekayaan. Pejabat diharap mematuhi apa yang telah disumpahkan saat hendak memangku kekuasaan.
"Dalam sumpah jabatan, ia harus taat pada dasar negara dan konstitusi," katanya.
Pewarta: Jaka Sugiyanta
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2018
