Sekretaris Jenderal PBB serukan upaya guna cegah korupsi

Sekretaris Jenderal PBB serukan upaya guna cegah korupsi

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. (un.org)

PBB, New York (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, Senin (10/9), menyerukan dilancarkan upaya lagi dari negara anggota untuk memerangi korupsi.

Rakyat di seluruh dunia terus menyampaikan kemarahan mengenai korupsi oleh pemimpin mereka, dan betapa dalamnya korupsi tertanam di dalam masyarakat. Mereka dengan tegas menyeru partai politik bekerjasama dengan transparan dan tanggung-jawab, atau memberi jalan buat mereka yang mau, kata Guterres, kepada Dewan Keamanan PBB.

"Saya menyeru semua pemimpin di mana saja untuk mendengarkan, memelihara budaya integritas dan memberdayakan warga untuk melakukan bagian mereka di tingkat masyarakat madani. Kita semua harus berbuat lebih banyak untuk memerangi korupsi, memperkuat pemerintahan dan membangun lembaga yang dapat dipercaya yang dapat menjamin kejujuran dan kemajuan buat semua," katanya.

Negara anggota harus berada di garis depan dalam memerangi korupsi. Itu terutama penting untuk membangun kapasitas komisi anti-korupsi nasional dan upaya penegakan hukum, katanya.

Semua pemerintah juga dapat meningkatkan upaya anti-korupsi dengan menjamin lembaga kehakiman yang mandiri, masyarakat sipil yang bersemangat dan perlindungan yang efektif buat pengungkap keterangan.

"Masyarakat internasional dapat melengkapi upaya itu dengan bekerja lebih efektif melawan pencucian uang, penghindar pajak dan aliran uang secara diam-diam yang telah melucuti sumber daya yang sangat diperlukan di banyak negara dan memberi banyak kesempatan kepada koruptor," kata pemimpin PBB itu.

Korupsi dapat menjadi pemicu bagi konflik, kata Guterres. "Saat konflik berkecamuk, korupsi merajalela. Dan sekalipun konflik dapat dikendalikan, korupsi dapat menghambat pemulihan."

Korupsi mengendalikan dan merajalela dengan hancurnya lembaga politik dan sosial. Lembaga itu tak pernah lebih marak dalam krisis dibandingkan pada masa konflik, katanya.

Korupsi berkaitan dengan banyak bentuk ketidak-stabilan dan kerusuhan, seperti penyelundupan senjata, narkotika dan manusia.

Hubungan antara korupsi dan terorisme dan ekstremisme telah berulangkali diakui oleh Dewan Keamanan dan Sidang Majelis Umum. Aset yang dicuri melalui korupsi dapat digunakan untuk mendanai kejahatan lebih lanjut, termasuk ekstremis yang melibatkan kekerasan dan aksi teror, kata Guterres.

Survei mengenai korupsi secara luas yang dilakukan oleh Kantor PBB Urusan Narkotika dan Kejahatan mendapati bahwa suap para pejabat masyarakat sangat tinggi di daerah yang dipengaruhi konflik.

Dalam kondisi konflik, pemegang saham seperti komisi anti-korupsi, masyarakat sipil dan media mungkin jadi lemah atau terhalang dalam pekerjaan dasar mereka.

Konsekuensi korupsi pada masa konflik dapat sangat menghancurkan sebab korupsi dapat mempengaruhi kebutuhan paling dasar dan menambah parah kelaparan serta kemiskinan.

Korupsi masih ada di semua negara, kaya dan miskin, Utara dan Selatan, maju dan berkembang, kata Guterres.

Forum Ekonomi Dunia memperkirakan kerugian akibat korupsi paling sedikit 2,6 triliun dolar AS, atau lima persen dari produk domestik bruto global. Dan menurut Bank Dunia, usaha serta per orangan membayar lebih dari satu triliun dolar untuk suap setiap tahun, katanya.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar