Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden (Wapres), M. Jusuf Kalla, menginginkan adanya evaluasi terhadap semua Kontrak Karya (KK) dengan pihak asing yang bernilai besar, seperti Freeport, untuk mengetahuai apakah KK tersebut telah dijalankan secara benar dan memberikan pemasukan yang seimbang kepada negara. "Pemerintah ingin dalam waktu tertentu melakukan evaluasi Kontrak Karya (KK) yang besar-besar. Yang sudah dievaluasi PT Freeport dengan interdep. Kemudian, kita evaluasi lagi dengan melibatkan Pemda, sehingga kita bisa melihat sejauh mana KK itu telah dijalankan," kata Wapres Kalla seusai Shalat Jumat di Jakarta. Menurut Wapres, evaluasi KK tersebut dilakukan untuk mengecek apakah KK tersebut telah dijalankan secara benar. Wapres memberikan contoh, jika dalam KK berbunyi pajak sekian persen, apakah benar hal itu telah dilakukan. Soal lingkungan juga apakah sudah dilaksanakan sesuai bunyi KK. "Jadi, pemerintah melakukan `check` dan `recheck`. Kita minta ESDM melakukan evaluasi lebih lanjut. Apabila ada yang melanggar, akan ada sanksinya, dan kalau perlu akan kita negosiasikan lagi, perbaiki lagi kenapa begitu, kalau perlu diperbaiki syarat-syaratnya yang tak jalan itu," katanya. ESDM yang dimaksud Wapres adalah Departemen Energi Sumber Daya Mineral. Menurut Wapres, hal itu perlu dilakukan agar semua bisa berjalan sesuai dengan isi KK dan bisa memberikan pemasukan yang seimbang bagi negara. "Kita tidak ingin, jangan-jangan tak seimbang, sehingga setorannya ke negara tak seimbang. Apakah sebanding pemasukan ke negara," katanya. Menurut Wapres, sekarang ini hampir semua barang tambang, seperti nikel, batubara maupun emas harganya naik di tingkat internasional. Karena itu, tambahnya, perlu dilakukan evaluasi ulang agar bisa memberikan pemasukan yang seimbang kepada negara. Selain itu, Wapres juga menginginkan adanya efek yang seimbang pada masyarakat di sekitar lokasi KK tersebut. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007