UNCTAD: Wilayah pendudukan Palestina miliki angka pengangguran tertinggi di dunia

UNCTAD: Wilayah pendudukan Palestina miliki angka pengangguran tertinggi di dunia

Warga Palestina duduk di luar rumah mereka di kamp pengungsi Khan Younis di selatan Jalur Gaza, Rabu (20/6/2018). (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Jenewa, Swiss (Antara/Xinhua-OANA) - Angka pengangguran di wilayah pendudukan Palestina naik jadi lebih 27 persen pada 2017, yang paling tinggi di dunia, sementara penghasilan per kapita menyusut 11 persen, kata Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), Rabu.

Penghasilan per kapita turun bersama dengan penyusutan produksi pertanian sebesar 11 persen, saat kondisi sosial-ekonomi dalam satu tahun belakangan ini memburuk, kata UNCTAD di dalam laporan tahunannya mengenai bantuan buat rakyat Palestina.

"Prospek ekonomi suram akibat kondisi politik dan kecenderungan yang merugikan dalam bantuan, pembangunan kembali Jalur Gaza dan perluasan konsumsi yang didanai kredit," kata ringkasan laporan eksekutif tersebut.

Laporan itu juga menyatakan bahwa kondisi besar yang diterapkan oleh penguasa pendudukan Israel secara tidak seimbang mempengaruhi perempuan dan generasi muda.

"Penampilan ekonomi yang buruk disebabkan oleh langkah pembatasan yang diberlakukan oleh penguasa pendudukan," kata laporan tersebut, yang merujuk kepada Israel, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam.

Organisasi itu memperingatkan kemerosotan dukungan donor, pembekuan pembangunan kembali di Jalur Gaza dan konsumsi pribadi serta negara yang didanai kredit serta berkelanjutan memberi gambaran suram bagi pertumbuhan ekonomi.

Prospek bagi ekonomi Palestina makin suram oleh penyerobotan lahan dan sumber daya alam yang dilakukan oleh Israel.

"Berdasarkan hukum internasional, Israel dan masyarakat internasional memiliki tanggung-jawab bukan hanya untuk menghindarkan tindakan yang menghambat pembangunan tapi juga melakukan langkah pasti guna mendorong pembangunan di Wilayah Palestina yang diduduki," kata Mahmoud Elkhafif, Koordinator Bantuan UNCTAD bagi Unit Rakyat Palestina.

Namun, laporan tersebut mengatakan Israel telah gagal menghentikan pembatasan dan dukungan donor telah merosot tajam jadi sepertiga tingkatnya pada 2008.

Pencaplokan secara bertahap di Tepi Barat Sungai Jordan dan perluasan permukiman tidak sah Yahudi yang bertambah cepat pada 2017 dan 2018 kendati ada resolusi Sidang Majelis Umum PBB pada Desember 2017.

Laporan itu menyoroti bukti mengenai pencaplokan bertahan banyak wilayah Tepi Barat yang meliputi pemindahan penduduk Yahudi ke dalam permukiman, pengusiran paksa penduduk Palestina, penanaman modal lebih dari 19 miliar dolar AS dalam pembangunan permukiman.

Saat berbicara mengenai blokade Israel terhadap Jalur Gaza, laporan tersebut mengatakan itu sekarang berada pada tahun ke-11 dan "Jalur Gaza telah berubah menjadi kasus kemanusiaan akibat penderitaan sangat besar dan ketergantungan atas bantuan", kata laporan itu.

Kemampuan produksi Jalur Gaza telah dilucuti oleh tiga operasi-militer besar dan blokade darat, laut serta udara --yang melumpuhkan.

Operasi militer Israel pada 2008-2009 menghapus lebih dari 60 persen seluruh modal saham produktif di Jalur Gaza dan serangan 2014 menghancurkan 85 persen yang tersisa.

Menurut laporan itu, aset produktif yang hancur meliputi jalan, stasiun pembangkit tenaga listrik, lembaga komersial dan industri, lahan pertanian, serta prasarana lain dan aset terkait.

Pada 2012, PBB memperingatkan jika kecenderungan yang berlangsung tidak diubah, Jalur Gaza akan menjadi tak berpenghuni dan tak layak untuk ditinggali manusia pada 2020.

Sejak itu, kata laporan tersebut, semua indikator sosial-ekonomi telah merosot dan kondisi di Jalur Gaza sekarang bertambah buruk.

redaktur: Chaidar Abdullah
(T.C003/A/C003/C003) 13-09-2018 19:06:48

Pewarta:
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar