"Yang punya tupoksi impor atau ekspor itu Menteri Perdagangan. Dia bisa impor untuk komoditas khususnya, ketika ada rekomendasi dari kementerian teknis, Menteri Pertanian. Karena itu kan urusannya ke pertanian. Jadi Menteri Perdagangan tidak akan mengimpor komoditas yang diperlukan tanpa rekomendasi Menteri Pertanian," kata Agus Pambagio dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, pihaknya telah berdiskusi dengan pengumpul data pertanian dari Institut Pertanian Bogor, dan dia menyimpulkan, bahwa ada persoalan pada data pertanian.
Sementara itu, pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing pada kesempatan berbeda, mengatakan, rakor merupakan hal yang mutlak harus dilakukan oleh tiap kementerian/lembaga untuk mengambil keputusan.
Apalagi, ujar Emrus, untuk memutuskan kebijakan impor pangan seperti pemenuhan beras masyarakat, agar tujuannya data impor terkoordinir dengan baik.
Ia mengingatkan bahwa rakor justru penting, untuk mencegah adanya perbedaan data yang dimiliki oleh lembaga terkait.
"Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog harus melakukan rakor. Itu kan sudah protap," kata Emrus.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, data proyeksi produksi beras yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian kerap meleset sehingga pemerintah melakukan impor.
Memanasnya kisruh impor beras antara Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita membuat DPR RI mendorong diadakan rapat dengar pendapat gabungan.
Diharapkan Mendag dan Dirut Bulog hadir dalam rapat yang segera dijadwalkan tersebut.
Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2018
