Pemerintah upayakan peraih medali ASC 2018 jadi PNS

Pemerintah upayakan peraih medali ASC 2018 jadi PNS

Arsip Foto. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/3/2018). (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Ketenagakerjaan mengupayakan kompetitor asal Indonesia yang meraih medali dalam ajang ASEAN Skill Competition (ASC) 2018 bisa menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di kementerian.

"Kita mengupayakan untuk menjadikan mereka sebagai PNS di lingkungan Kemnaker. Para kompetitor ini juga akan kita pekerjakan sebagai instruktur di Balai Latihan Kerja," kata Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri saat mengadakan pertemuan dengan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin di Jakarta, Jumat.

Keberhasilan para kompetitor mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah mengupayakan mereka menjadi pegawai negeri selain kompetensi, pengalaman, serta perilaku mereka.

"Keikutsertaan Indonesia dalam ASC ini mendukung pengembangan SDM,  khususnya tenaga kerja muda di Indonesia untuk mencapai kompetensi sesuai dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pasar kerja global," kata Hanif.

Dalam ASC 2018 yang diselenggarakan di Thailand, Indonesia mengirimkan 44 pemuda untuk berkompetisi dan mereka berhasil meraih 13 medali emas, enam medali perak, delapan medali perunggu, dan tujuh medali diploma.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono mengatakan saat ini kementerian masih kekurangan sekitar 5.000 instruktur Balai Latihan Kerja dan menjadikan para juara ASC sebagai instruktur BLK akan mendukung pemajuan balai.

"Mungkin nanti tahun depan akan dialokasikan khusus instruktur. Kita juga mintakan juara-juara ASC ini jadi PNS khusus instruktur agar dapat membagikan ilmu, pengetahuan, dan kompetensinya kepada para peserta pelatihan di BLK," kata Bambang.

Pemerintah selanjutnya ingin membangun Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) BLK di setiap provinsi.

"Dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan daerah dan pentingnya peningkatan SDM, maka kita memandang perlu ada satu BLK UPTP di setiap provinsi,” kata dia.

Baca juga:
Indonesia raih 13 emas pada ASC ke-12 Thailand

Hanif: Pemenang ASC di Thailand akan menjadi instruktur BLK

Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2018

BKN tidak turunkan standard kelulusan CPNS

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar