Pengamat nilai Partai Golkar harus tegas terhadap kader korupsi

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menyatakan, Partai Golkar harus tegas terhadap kader yang terlibat tindak pidana korupsi agar tidak ditinggalkan konstituen.

"Harusnya Partai Golkar mengantisipasi terhadap kader yang terjerat isu korupsi minimal ditegur atau diminta mundur," kata Adi di Jakarta Jumat.

Ia mengatakan, para elit Partai Golkar harus mengambil langkah cepat agar tidak ditinggalkan pemilih terkait sejumlah kader yang terlibat skandal korupsi.

Ia menuturkan kredibilitas dan tingkat keterpilihan partai akan melorot jika tidak segera merespon isu korupsi yang menjerat kader.

"Sepertinya rileks dan santai terhadap isu-isu korupsi karena merasa yakin posisi Golkar akan aman atau lolos parliamentary threshold pada Pemilu 2019 nanti," ujar dia.

Padahal, menurut dia, isu korupsi yang menjerat kadernya tetap akan jadi beban elektoral terhadap pemilih di bawah.

Ia menilai terdapat daya rusak yang cukup luar biasa yang dirasakan masyarakat terkait komitmen Partai Golkar selama ini terhadap pemberantasan korupsi.

Ia juga menilai sikap Partai Golkar itu berbeda dengan partai lain yang relatif lebih cepat dalam merespon isu korupsi yang menjerat para kadernya.

"Jika sikap ini tetap dipertahankan, jangan berharap Golkar akan jadi partai pemenang di Pemilu nanti, bahkan akan mudah disalip oleh Gerindra yang trennya terus menanjak," kata dia.

Ia menduga sikap Partai Golkar yang tidak berani memecat kader yang tersangkut korupsi lantaran simbiosis mutualisme.

Diketahui, beberapa kader Partai Golkar diduga terlibat berbagai skandal korupsi seperti kasus korupsi KTP elektronika, Badan Keamanan Laut, dan terakhir kasus PLTU I-Riau.

Beberapa nama yang sudah menjadi tersangka dan terdakwa seperti Markus Nari, Fayakhun, dan Eni Saragih, belum ditindak tegas oleh partai Golkar bahkan masih berstatus anggota DPR dan menerima fasilitas negara seperti biasanya.