KPK luncurkan bus antikorupsi ke 11 kabupaten/kota

KPK luncurkan bus antikorupsi ke 11 kabupaten/kota

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan bus antikorupsi ke 11 kabupaten/kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah di gedung KPK, Jakarta, Senin (24/9). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Sebetulnya tujuan dari "roadshow" bus ini sebetulnya ingin menghadirkan kpk di daerah-daerah


Jakarta, 24/9 (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan bus antikorupsi ke 11 kabupaten/kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk menyampaikan pesan antikorupsi kepada pemerintah daerah maupun masyarakat setempat.

"Kan ada beberapa kota, semua kota sebetulnya tim korsupgah (koordinasi supervisi pencegahan) kita sudah turun ke sana semua tetapi saya melihat beberapa kota yang kebetulan ada kepala daerahnya kan kami tindak seperti Tegal, Klaten kemudian Purbalingga," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat peluncuran Jelajah Bus Antikorupsi di gedung KPK, Jakarta, Senin. 

Melalui jelajah bus itu, lanjut Alexander, KPK ingin berbagi dengan pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPK.

"Sebetulnya tujuan dari "roadshow" bus ini sebetulnya ingin menghadirkan kpk di daerah-daerah, selama ini setiap kali pimpinan kalau ke daerah selalu setengahnya itu diprotes terus seolah-olah KPK itu keberadaannya hanya di Jakarta," ungkap Alexander.

Oleh karena itu, kata dia, melalui jelajah bus tersebut dengan seluruh kegiatan yang dihadirkan, masyarakat bisa menghadirkan kegiatan KPK.

Bus berwarna biru-putih itu bertugas mengkampanyekan pengetahuan antikorupsi di 11 kabupaten/kota dan telah dilengkapi segala teknologi dan perangkat sosialisasi yang bisa digunakan masyarakat untuk semakin memahami korupsi dan cara membasminya.

"Seluruh fitur ada, e-lhpkpn, e-gratifikasi, Dumas (pengaduan masyarakat) ada, Dikyanmas (pendidikan dan layanan masyarakat), ACLC (Anti-Corruption Learning Center) ACCH (Anti-Corrupttion Clearing House), mendongeng," ucap Alexander.

Jelajah Bus Antikorupsi itu dimulai pada 24 September sampai 31 Oktober 2018. Adapun 11 kabupaten/kota yang dikunjungi antara lain Indramayu, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Klaten, Magelang, Purbalingga, Ciamis, dan Bandung.

Baca juga: KPK perkenalkan aplikasi pencegahan korupsi terintegrasi
Baca juga: Mendagri ceritakan rendahnya komitmen dan integritas

 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: M. Arifin Siga
COPYRIGHT © ANTARA 2018

KPK sambut baik rencana BLT untuk para pekerja formal

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar