counter

Ketum PPP bicara RUU Anti Minuman Beralkohol di hadapan Presiden

Ketum PPP bicara RUU Anti Minuman Beralkohol di hadapan Presiden

Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rangga Pandu Asmara Jingga)

Berkaitan dengan RUU Anti Minuman Beralkohol, kami mohon wakil pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan, bersedia menunjukkan keseriusan dengan melanjutkan pembahasan naskah RUU."
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum PPP Romahurmuziy meminta wakil pemerintah menunjukkan keseriusannya melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Anti Minuman Beralkohol. 

Permintaan itu diutarakan Romahurmuziy dalam pembukaan Rapimnas III PPP yang dihadiri Presiden Joko Widodo. 

"Berkaitan dengan RUU Anti Minuman Beralkohol, kami mohon wakil pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan, bersedia menunjukkan keseriusan dengan melanjutkan pembahasan naskah RUU," kata Romahurmuziy. 

Romahurmuziy berharap pembahasan RUU tersebut tidak sampai dihentikan karena akan mengirimkan sinyal buruk terhadap kehidupan beragama, khususnya umat Islam yang secara tegas mengharamkan minuman keras. 

Seusai Romahurmuziy mengutarakan permintaan itu, tampak Presiden Jokowi bertepuk tangan dari kursi tempatnya duduk. 

Selain soal RUU soal miras, Romahurmuziy juga menyampaikan aspirasi Forum Komunikasi Penyuluh Agama, terkait janji Presiden pada tanggal 14 April 2018 di Semarang untuk meningkatkan honor penyuluh agama yang saat ini hanya sebesar Rp500 ribu per bulan. 

"Jika anggaran negara 2019 belum mampu melipatduakan menjadi Rp1 juta per bulan, setidaknya ada kenaikan meski hanya menjadi Rp750ribu per bulan, karena total kebutuhan tambahan untuk 45 ribu orang penyuluh hanya Rp135 miliar," ujar Romahurmuziy. 

PPP juga meneruskan aspirasi dari Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia (APKORI) dan Asosiasi Magister Keolahragaan Indonesia (AMKORI), soal anggaran kesehatan di Indonesia yang tercatat melonjak tajam dengan melesatnya defisit BPJS Kesehatan, karena rendahnya anggaran kebugaran.

Padahal, kata Romahurmuziy, jika masyarakat sehat dan bugar, maka anggaran kesehatan akan berkurang. 

"Ke depan, PPP menyerukan semangat untuk menjadikan olahraga bukan hanya sebagai peningkat daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit, namun juga sebagai instrumen penangguk devisa pariwisata," jelasnya.

Dia menekankan keberhasilan olahraga prestasi seperti Asian Games, melambungkan nama Indonesia di pentas dunia. Untuk itu PPP mengusulkan adanya revisi UU Keolahragaan dengan menempatkan anggaran pembangunan kebugaran sekurang-kurangnya dua persen dari APBN, dari hari ini yang hanya 0,045 persen.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Khofifah penuhi panggilan KPK di Mapolda Jatim

Komentar