counter

Artikel

Pencabutan reklamasi berbuah bahagia warga pesisir Jakarta

Oleh Roy Rosa Bachtiar

Pencabutan reklamasi berbuah bahagia warga pesisir Jakarta

Nelayan beraktivitas di dekat Pulau G, perairan Teluk Jakarta, Jakarta Utara, Kamis (27/9/2018). Pemprov DKI Jakarta mencabut izin prinsip 13 pulau reklamasi di Teluk Jakarta yang proyeknya belum dibangun atau dikerjakan, sementara itu empat pulau yang sudah dikerjakan yaitu C, D, G, dan N akan diatur dan digunakan untuk kepentingan publik. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pras.)

Pemilik tambak modalnya sekitar 15 juta per bulan, kalau panen cuma satu kali apa bisa balik modal? Jangankan panen lima kali, mendekati pulau untuk bersandar saja diusir oleh petugas reklamasi
Pencabutan izin pengembangan reklamasi di pesisir Jakarta yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disambut positif oleh kalangan warga di kawasan yang terdampak.
   
Warga di Muara Angke, Jakarta Utara, yang mayoritas nelayan mengaku senang dengan keputusan yang diambil pada pekan lalu tersebut. Meski, ada pihak yang menuding bahwa pencabutan izin reklamasi tersebut bermuatan politik sebagai pemenuhan janji kampanye namun warga tidak menghiraukan isu-isu tersebut.
   
Bagi mereka, dengan dicabutnya izin reklamasi maka harapan hidup mereka bisa lebih panjang karena mata pencaharian utama mereka bisa terselamatkan untuk saat ini. Fajar, salah seorang warga di kampung nelayan Muara Angke mengaku sangat berterima kasih kepada gubernur atas dikeluarkannya kebijakan tersebut.
   
Sebagai warga lokal yang pernah berprofesi sebagai nelayan, ia tahu betul bagaimana situasi perekonomian saat sebelum dan sesudah reklamasi.
   
Sejak ada pulau reklamasi aktivitas nelayan dalam mencari ikan sangat terganggu. Kedalaman air di pinggir pantai bisa dibilang dangkal, sehingga jika Fajar atau warga lain menebar jaring di perairan tidak jarang tersangkut di kapal proyek reklamasi.
   
Bukan untung yang didapat justru kerugian akibat peristiwa tersebut, katanya mengungkapkan. Ia pun berharap setelah pencabutan izin reklamasi, tidak ada lagi nelayan yang terpaksa kembali berlabuh dengan tangan hampa.



Baca juga: Warga Muara Angke mendukung penghentian reklamasi



Sarat Masalah
   
Salah seorang warga lainnya turut menuturkan betapa sulitnya situasi saat reklamasi masih berjalan. Yaitu Supendi, meski ia sudah lega atas pencabutan izin reklamasi, namun ia masih ingat betul bagaimana reklamasi sangat mempengaruhi kehidupan keluarga dan lingkungannya.
   
Warga di pesisir Utara Jakarta mayoritas berprofesi sebagai nelayan tradisional yang hanya menggunakan kapal kecil dengan wilayah operasi yang tidak luas. Selain mencari ikan, ada juga pemilik tambak kerang hijau yang wilayahnya berada di sekitar Pulau D reklamasi.
   
Sebelum reklamasi, seorang kerabatnya bisa memanen kerang hijau sebanyak lima kali dalam satu bulan dengan hasil kerang  berukuran besar. Namun sejak ada reklamasi Pulau D, ia hanya mampu memanen satu kali setiap bulannya dengan ukuran kerang yang mengecil.
   
"Pemilik tambak modalnya sekitar 15 juta per bulan, kalau panen cuma satu kali apa bisa balik modal? Jangankan panen lima kali, mendekati pulau untuk bersandar saja diusir oleh petugas reklamasi," kata Supendi.
   
Reklamasi tidak hanya merugikan secara ekonomi, namun juga sosial dan lingkungan. Pesisir Jakarta memiliki masalah alami yaitu banjir rob, yaitu naiknya permukaan air laut hingga masuk ke area bibir pantai.
   
Jika pada banjir rob biasanya hanya setinggi mata kaki, namun berkat reklamasi, air yang menggenangi perkampungan nelayan bisa mencapai betis atau tumit orang dewasa.
   
Belum lagi, kapal-kapal pencari ikan berukuran besar yang kandas saat ingin keluar-masuk pelabuhan pasar ikan Muara Angke.
   
Suwardi, warga kampung nelayan Muara Angke, mengaku tahu penyebab peristiwa tersebut. Menurut dia, kandasnya kapal-kapal tersebut terjadi akibat endapan pasir dari reklamasi Pulau G yang terkikis arus dan mengendap di sekitar jalur pelayaran di pelabuhan Muara Angke.
   
Pembangunan Pulau G sangat tidak masuk akal, katanya menegaskan. "Saya tidak tahu maunya mereka apa, masak membangun pulau tepat di jalur pelayaran. Pulau G itu persis di pintu masuk kapal ke pelabuhan, kan tidak seharusnya dibangun pulau," kata Suwardi.

Baca juga: Pengamat: sejak awal reklamasi sudah salah


Pemanfaatan Pulau
  
Meski demikian, Suwardi juga tidak menolak jika pulau-pulau yang sudah terlanjur jadi tersebut tetap dimanfaatkan. Asalkan pemanfaatannya tetap mengindahkan kepentingan warga masyarakat pesisir yang terdampak reklamasi.
   
Menurut dia, pemerintah bisa memanfaatkan pulau reklamasi sebagai tempat wisata maritim. "Memang kebanyakan nelayan di sini pendidikannya paling hanya tamatan SD, tapi kalau pemerintah atau negara yang mengelola, kami yakin akan diperhatikan," ujar Suwardi.
   
Namun bagi Supendi, seorang koordinator Pasukan Oranye Sudin Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu yang merupakan warga lokal mengatakan, ada baiknya jika pulau reklamasi yang sudah terbangun dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi yang berbasis lingkungan, misalnya, bisa dijadikan sebagai lahan konservasi bakau, sehingga bisa memancing kehadiran ikan atau biota laut lain untuk bersarang.
   
Menurut Supendi sejak adanya reklamasi, ikan-ikan yang biasanya bersarang di pesisir Jakarta banyak yang hilang karena kehilangan habitat aslinya. Jika, saat musim angin timur, nelayan dengan mudahnya bisa memperoleh ikan kembung, kakap putih, sembilang, atau udang tanpa harus melaut lebih jauh.
   
"Tapi sekarang pas musim timur saja susah, lebih-lebih pas musim barat kita tidak melaut karena gelombangnya tinggi. Kalau sudah seperti itu ya kami bertahan hidup dengan apa yang kami punya. Mana yang bisa jadi uang ya dijual," ujar Supendi.
   
Keingingan Supendi dan warga lainnya sebetulnya tidak muluk-muluk, asalkan kebutuhan pangan dan sandang, dan lapangan pekerjaan bisa terpenuhi, itu sudah cukup bagi mereka.*

Baca juga: Pulau reklamasi sebaiknya untuk ruang publik

 

Pengamat pertanyakan IMB Pulau Reklamasi

Oleh Roy Rosa Bachtiar
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar