Pemerintah militer, yang naik ke tampuk kekuasaan setelah kudeta pada 2014, berjanji mengadakan pemilihan umum antara Februari dan Mei tahun depan, setelah berulang-ulang menangguhkan dengan alasan bahwa langkah legislatif dan konstitusional diperlukan menjelang pemungutan suara.
"Kalau Anda bertanya apakah pemilihan akan ditangguhkan, baik, hanya pihak lain mengatakan itu, bukan pemerintah," kata Prawit Wongsuwan kepada wartawan, "Kami masih perkirakan untuk menyelenggarakannya pada 24 Februari."
Pengkritik pemerintahan militer, termasuk partai oposisi, menuduhnya dengan sengaja menunda pemungutan suara untuk menggalang kekuasaan dan menjamin pengaruhnya dalam politik tetap bertahan setelah pemilihan umum.
Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, 64, sebagai kepala staf angkatan darat, memimpin kudeta itu. Dia mengisyaratkan akan memiliki peran publik setelah pemilihan umum untuk mewujudkan pemerintahan sipil dan mengakhiri kekuasaan militer lebih empat tahun.
Baca juga: Empat menteri dari pemerintahan tentara Thailand bentuk partai
Baca juga: Rakyat Thailand berikan suara pertama kali sejak kudeta 2014
Penerjemah: Mohamad Anthoni
Editor: Boyke Soekapdjo
Pewarta: Antara
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2018
