Pertemuan IMF-WB

Pemerintah terus upayakan alternatif pembiayaan infrastruktur

Pemerintah terus upayakan alternatif pembiayaan infrastruktur

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Indonesia Investment Forum, sebagai rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018 di Bali, Selasa (9/10/2018). (ANTARA News/HO/Dokumentasi Kemenko Perekonomian)

Pemerintah menyadari bahwa kerja sama dengan dunia internasional juga masih diperlukan untuk terus mengembangkan skema pembiayaan infrastruktur yang inovatif

Tanjung Benoa, Bali (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah terus mengupayakan alternatif pembiayaan infrastruktur di luar APBN.

"Kita perlu terus menggali paradigma baru dalam pendanaan infrastruktur," kata Darmin dalam acara Indonesia Investment Forum sebagai rangkaian acara Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018 di Tanjung Benoa, Bali, Selasa.

Hingga saat ini, pemerintah telah menerbitkan berbagai produk keuangan inovatif untuk infrastruktur, misalnya kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIK-EBA), reksa dana penyertaan terbatas (RDPT), dan Komodo Bond.

Pemerintah mendorong penerbitan instrumen pembiayaan infrastruktur alternatif lainnya, seperti dana investasi infrastruktur (dinfra) dan obligasi pemerintah daerah. Peraturan untuk skema konsesi terbatas (limited concession scheme/LCS) juga tengah dikembangkan.

Darmin melanjutkan bahwa pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan yang bertujuan meningkatkan kepercayaan bagi investor dengan menyediakan kemudahan dan berbagai alternatif transaksi lindung nilai terhadap risiko nilai tukar rupiah.

Beberapa contohnya adalah call spread options dan domestic non-deliverable forward (DNDF) yang baru diperkenalkan.

"Terlepas dari inisiatif-inisiatif tersebut, pemerintah menyadari bahwa kerja sama dengan dunia internasional juga masih diperlukan untuk terus mengembangkan skema pembiayaan infrastruktur yang inovatif," ujar Darmin.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dijelaskan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur antara lain 1.800 kilometer jalan tol, 2.159 kilometer rel kereta api antarkota, 24 pelabuhan baru, 15 bandara baru, dan pembangkit 35.000 MW.

Pemerintah juga menetapkan proyek strategis nasional (PSN) terdiri dari 223 proyek dan tiga program dengan perkiraan total nilai investasi sebesar 307,4 miliar dolar AS.

Data per Juni 2018 menunjukkan bahwa 32 proyek telah selesai dan 44 PSN sedang dalam operasi parsial. Selain itu, pembangkit listrik yang telah beroperasi sebesar 2.278 MW dari target 35.000 MW.

Perkiraan total nilai investasi sebesar 307,4 miliar dolar AS untuk PSN diharapkan lebih dari 50 persen pendanaannya berasal dari sektor swasta.

"Salah satu fokus utama untuk menarik sektor swasta adalah dengan adanya skema public private partnership (PPP). Pemerintah terus mendukung dari aspek fiskal, regulasi, maupun kelembagaan," kata Darmin.

Dari sisi fiskal, pemerintah telah menyiapkan dana dukungan tunai infrastruktur (viability gap fund), pembayaran secara berkala (availability payment), dan jaminan.

Kemudian dari aspek regulasi, pemerintah memiliki Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional untuk memandu proses PPP dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang penggunaan aset negara untuk proyek PPP.

Sementara soal kelembagaan, pemerintah telah membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) untuk debottlenecking, PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk mengeksekusi fasilitas pengembangan proyek, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) untuk memberikan jaminan pemerintah.

Baca juga: IMF-WBG - Rini tawarkan 80 proyek BUMN dalam Indonesia Investment Forum

 

Pewarta:
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar