counter

Diusulkan pengumpulan bantuan bencana di satu lembaga

Diusulkan pengumpulan bantuan bencana di satu lembaga

Personel TNI mengangkut bantuan ke KRI Dr.Soeharso melalui Pelabuhan Benoa, Bali, Selasa (2/10/2018). Ribuan bantuan berupa makanan, pakaian, tenda dan sejumlah perlengkapan lainnya dari berbagi organisasi, perorangan dan perusahaan di Bali dikirim menggunakan kapal untuk korban bencana gempa dan Tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. ANTARA FOTO/Wira Suryantala/hp.

Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengusulkan dana bantuan bencana dikumpulkan dalam satu lembaga khusus serta dialokasikan secara cepat dan tepat sasaran bagi korban bencana, terutama yang berada di pengungsian.

"Sebaiknya ada lembaga khusus yang mengelola dana bantuan bencana, baik dari lembaga dan perorangan di dalam negeri maupun dari luar negeri," kata Abdul Kadir Karding pada diskusi "Upaya Pencegahan Dana Bantuan Bencana di Sulawesi Tengah" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Menurut Karding, lembaga khusus tersebut, misalnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang salah satu tugas adalah menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Bisa juga lembaga lainnya yang direkomendasikan oleh negara," katanya.

Anggota Komisi III DPR RI ini menjelaskan, dana bantuan yang dikumpulkan di suatu lembaga khusus dan dicatat setiap pemasukan dan pengeluaran secara teliti guna mengetahui aliran dana masuk dan keluar secara cermat dan terarah sehingga bantuan dapat tepat sasaran.

Karding menjelaskan, guna mendukung operasional dan pengawasan penempatan dana pada suatu lembaga, maka perlu dibuat sistem "online" yang dapat mendeteksi dan mengawasi seluruh dana bantuan, dari dalam dan luar negeri serta diawasi oleh seluruh lembaga terkait di tingkat pusat maupun daerah.

"Dana bantuan bencana yang masuk dan keluar harus benar-benar dipantau, apakah tepat sasaran atau tidak," katanya.

Pemerintah juga disarankan mengumumkan posisi dana masuk dan dana keluar secara periodik kepada publik, baik media massa setiap pekan.

"Dengan adanya publikasi posisi dana bantuan bencana secara periodik, masyarakat dapat mengikuti perkembangannya sehingga tidak terjadi salah tafsir dan persepsi negatif dari masyarakat," katanya.

Karding juga mengusulkan, dalam operasional dana bantuan bencana maupun bantuan dalam bentuk logistik dibuat posko posko induk serta posko-posko di daerah terdampak bencana yang saloing berkoordinasi.

"Saya melihat empati masyarakat Indonesia begitu besar terhadap korban bencana alam sehingga memberikan bantuan baik berupa dana tunai maupun logistik seperti makanan, pakaian, obat-obatan dan kebutuhan sehari-hari. Bantuan tersebut apakah sudah berjalan dengan benar dan terpantau dengan benar," katanya.

Anggota DPR RI yang lahir di Donggala dan sekolah di Palu, Sulawesi Tengah ini menambahkan, pengaturan dan pengawasan bantuan bencana perlu dilakukan secara cermat agar dapat disalurkan secara cepat dan tepat.

"Masyarakat yang memberikan bantuan tentu dengan niat baik, tapi tidak semua orang baik. Ada saja oknum-oknum yang ingin memanfaatkan situasi kedaruratan," katanya.

Baca juga: Hercules angkut 12,5 ton bantuan bencana Palu
Baca juga: 220 prajurit TNI di Lombok bergeser ke Palu
Baca juga: Pemerintah Sulteng diminta salurkan bantuan secara merata

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar