Dua tersangka itu adalah mantan anggota DPRD Sumut 2009-2014, yaitu Tahan Manahan Panggabean (TMP) dan Musdalifah (MDH)


Jakarta, (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan terhadap dua tersangka tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Dua tersangka itu adalah mantan anggota DPRD Sumut 2009-2014, yaitu Tahan Manahan Panggabean (TMP) dan Musdalifah (MDH).

"Dilakukan perpanjangan penahanan Pengadilan Negeri yang pertama selama 30 hari untuk dua tersangka tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Untuk tersangka Tahan Manahan Panggabean dilakukan perpanjangan penahanan dimulai pada 12 Oktober 2018 sampi 10 November 2018.

Sedangkan untuk tersangka Musdalifah, perpanjangan dilakukan dimulai mulai 26 Oktober sampai 24 November 2018.

Dari total 38 tersangka terkait kasus suap itu, total hingga saat ini 27 tersangka sudah ditahan dan 11 orang tersangka lainnya belum ditahan.

11 tersangka yang belum ditahan itu antara lain Abu Bokar Tambak, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elisier Verawaty Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, dan Taufan Agung Ginting.

KPK pun, kata Febri, mengimbau agar tersangka Ferry Suando Tanuray Kaban segera menyerahkan diri. Untuk diketahui, tersangka Ferry sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Sebelumnya, KPK pada 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019. 

38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho.

Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Ketiga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Terakhir, terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima "fee" masing-masing antara Rp300 sampai Rp350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut.

Atas perbuatannya, 38 tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Baca juga: Tersangka suap DPRD Sumut, Ferry Suando Tanuray Kaban, masuk DPO
Baca juga: KPK tahan dua tersangka suap DPRD Sumut
Baca juga: Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut ditangkap KPK
Baca juga: Pengembalian uang suap DPRD Sumut Rp7,15 miliar

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: M. Arifin Siga
Copyright © ANTARA 2018