counter

Pertemuan IMF-WB

Menkeu sebut sumber daya manusia kunci jadi negara maju

Menkeu sebut sumber daya manusia kunci jadi negara maju

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam diskusi bertemakan "Investor Roundtable on Islamic Infrastructure Finance" di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10). Diskusi ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian acara Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018. (Foto Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan)

Edukasi akan membuat mereka dapat meningkatkan potensi pendapatan dan berkontribusi meningkatkan pertumbuhan kalangan menengah
Nusa Dua, Bali (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu kunci Indonesia menjadi negara dengan tingkat penghasilan tinggi.

"Human capital adalah landasan untuk kesejahteraan dan kunci penggerak high-income growth," katanya dalam diskusi Human Capital Early Adopters Ministerial Workshop sebagai rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 di Nusa Dua, Bali, Rabu.

Sri Mulyani menjelaskan Indonesia telah memahami pentingnya pembangunan sumber daya manusia sehingga terus mendorong perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kesetaraan gender.

Untuk itu, Indonesia telah menyiapkan 20 persen anggaran dalam APBN untuk sektor pendidikan terutama bagi kesejahteraan guru dan perbaikan manajemen sekolah agar produktivitas meningkat.

"Edukasi akan membuat mereka dapat meningkatkan potensi pendapatan dan berkontribusi meningkatkan pertumbuhan kalangan menengah," katanya.

Dalam menghadapi isu pembangunan digital, Indonesia juga memperkenalkan kebijakan strategis untuk meningkatkan kompetensi pekerja melalui pelatihan vokasi serta penerbitan sertifikasi profesi.

Sedangkan di bidang kesehatan, Indonesia telah mengalokasikan lima persen dari keseluruhan APBN untuk menjamin perbaikan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Namun, menurut Sri Mulyani, masih dapat tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut karena terdapat beberapa keterbatasan.

Beberapa diantaranya koordinasi pemerintah pusat dan daerah, kualitas guru di kota yang tidak setara dengan di desa, jenis pendidikan vokasi yang dibutuhkan industri dan mutu sekolah negeri yang tidak sama dengan swasta.

Baca juga: Menkeu pastikan pembentukan asuransi risiko bencana pada 2019
Baca juga: Survei OECD tunjukkan ekonomi Indonesia sangat positif

 

Pewarta: Satyagraha
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2018

JK jamin pinjaman darurat ADB hanya untuk pascabencana

Komentar