Kok rakyat yang kelaparan disuruh datang jauh-jauh ke kantor-kantor Pemda ...Jakarta (ANTARA News) - DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyayangkan lambannya pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dalam menangani korban pascagempa dan tsunami di Palu, Sigi dan Donggala.
"Bantuan banyak datang dari luar kota, tapi hanya berhenti di tempat-tempat tertentu seperti di kantor-kantor Pemda dan Kodim. Akibatnya, rakyat yang sudah tiga hari tidak makan terpaksa melakukan penjarahan. Kok rakyat yang kelaparan disuruh datang jauh-jauh ke kantor-kantor Pemda," kata Juru Bicara PSI Bidang Ekonomi, Industri dan Bisnis, Rizal Calvary Marimbo, di Jakarta, Rabu.
Rizal yang baru pulang dari Palu membenarkan pernyataan Wapres Jusuf Kalla tentang lumpuhnya sistem pemerintahan di Sulawesi Tengah pasca bencana gempa dan tsunami yang menerjang Palu dan Donggala sehingga bantuan berjalan lambat.
"Pernyataan Wapres tersebut benar adanya. Tak lama setelah gempa saya sudah di Palu. Baru balik dari Sulawesi Tengah akhir pekan lalu. Ini daerah, seperti tidak punya gubernur dan wali kota. Rakyat berjuang sendiri untuk bisa makan," katanya.
Rizal yang awal pekan lalu ke Palu membawa sejumlah bantuan berupa makanan dan 500 kantong mayat, seribu masker dan ribuan pasang sarung tangan, menyebutkan tak hanya birokrasi yang terkesan pasif dan lumpuh, namun lebih dari itu pemda terkesan melakukan pembiaran.
Semestinya kepala daerah segera memerintah struktur di bawahnya segera mendistribusikan bantuan ke kelurahan-kelurahan, RT, RW, dan rumah warga. Faktanya, semua ditumpuk hanya di beberapa tempat kantor pemerintah daerah dan Kodim.
"Saat Bapak Presiden Jokowi datang pada Rabu (3/10) dan beliau marah-marah dulu baru bantuan didistribusikan. Kalau tidak ada Pak Jokowi, saya tidak paham akan banyak warga Palu-Donggala mati kelaparan," ucap Rizal.
Selain itu, lanjut dia, warga Palu diwajibkan memperlihatkan Kartu-Keluarga (KK) dan KTP saat antri mengambil bantuan oleh pegawai Pemda.
"KK sudah tertimbun reruntuhan rumahnya. Kok warga dibikin susah wajib bawa KK. Orang sudah susah, Pemda bikin susah lagi. Kok yang seperti ini gubernur dan wali kota tidak tahu kelakuan bawahannya. Ini sudah jadi keluhan umum warga Palu. Artinya memang pejabatnya malas turun ke bawah, untuk melakukan monitoring," katanya.
Menurut dia, Indonesia beruntung memiliki Presiden Jokowi yang tak punya rasa takut dan langsung turun ke Palu.
"Atas perintah Presiden, pada Kamis (4/10) tentara dan polisi sudah berjaga di setiap sudut kota memberi rasa aman kepada warga dan para penjarah ditangkap satu per satu. Pusat-pusat belanja, toko-toko di Palu Barat dan jalan utama semua sudah dijaga aparat. Antrian di SPBU-SPBU tiba-tiba rapi kembali sebab dijaga oleh TNI bersenjata laras panjang," ucap Rizal.
Rizal mengatakan, bila Presidennya tidak segesit Presiden Jokowi, maka Palu dan Donggala akan bergolak pasca gempa.
Ia menambahkan berkat kecekatan pemerintah pusat, tak sampai sepekan pusat belanja Mal Tatura, Palu, dibuka kembali.
"Di sosmed, pemilik mal terbesar, Karman Karim memposting Mal Tatura membuka kembali gerai Mataharinya. Hari yang sama, Sabtu (6/10), Batik Air mendarat perdana pascagempa. Semoga Palu-Donggala bangkit kembali," ujarnya.
Baca juga: Pemerintah diminta percepat penanganan pengungsi
Baca juga: BNPB: Fokus penanganan pada evakuasi dan tolong korban
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2018
