counter

KPK kembali kirim surat pemanggilan kepada Sjamsul Nursalim

KPK kembali kirim surat pemanggilan kepada Sjamsul Nursalim

Arsip - Sejumlah mahasiswa dari Poros mahasiswa Jakarta anti korupsi berunjuk rasa di depan Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (15/9). Mereka menuntut agar pihak Kejaksaan segera menyita aset Sjamsul Nursalim sebesar Rp4,758 triliun dan dikembalikan ke negara. FOTO ANTARA/Vega/Koz/mes/09. (ANTARA/VEGA)

Jakarta (Antara) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengirimkan surat panggilan kepada pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim yang saat ini berada di Singapura.

"Saya juga dapat 'update' tim yang menangani BLBI bahwa surat panggilan yang kedua untuk Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim sudah dibuat dan sedang proses pengantaran ke Singapura," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

KPK memanggil Sjamsul dan istrinya Itjih untuk dimintai keterangan terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Sebelumnya, KPK memanggil keduanya pada Senin (8/10) dan Selasa (9/10), namun keduanya tidak memenuhi panggilan.

"Jadi, tim KPK yang berkoordinasi dengan KBRI dan otoritas di Singapura untuk memastikan sampai ke rumah Sjamsul dan Itjih Nursalim," kata Febri.

KPK pun mengingatkan kembali agar Sjamsul dan Itjih Nursalim kooperatif datang memenuhi panggilan.

"Kami sampaikan sekali lagi bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan ini merupakan ruang yang diberikan bagi pihak-pihak tertentu untuk meberikan keterangan. Jadi, KPK serius melakukan penyelidikan kasus BLBI ini setelah satu orang dinyatakan bersalah di Pengadilan Tipikor," kata Febri.

Saat ini, dalam proses pengembangan penanganan perkara BLBI sekitar 26 orang telah dimintakan keterangan dari unsur Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dan swasta.

Baca juga: Tim KPK koordinasi dengan otoritas Singapura panggil Sjamsul-Itjih

Sebelumnya, mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung telah divonis 13 tahun penjara ditambah denda Rp700 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti melakukan penghapusan piutang Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang dimiliki Sjamsul Nursalim sehingga merugikan keuangan negara hingga Rp4,58 triliun.

Dalam putusan, Syafruddin disebut terbukti melakukan korupsi bersama dengan pihak lain, yaitu Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim. 

Baca juga: KPK tunggu iktikad baik Sjamsul Nursalim
Baca juga: Sjamsul Nursalim belum penuhi panggilan KPK
Baca juga: KPK belum peroleh informasi kedatangan Sjamsul Nursalim

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar