negara yang ekonominya sedang berkembang harus mampu menghadapi dan beradaptasi dengan disrupsi teknologi, terutama teknologi digital, karena inovasi itu dapat menghubungkan sektor ekonomi informal dengan ekonomi formal
Nusa Dua, Bali, (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kemajuan teknologi harus dipandang sebagai peluang sekaligus tantangan untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan bukan merupakan ancaman.

"Ini adalah cara baru untuk meningkatkan kesejahteraan bagi banyak orang, termasuk mereka yang tinggal di negara sedang berkembang.

Sekarang tinggal bagaimana untuk memastikan agar teknologi bermanfaat untuk pertumbuhan yang inklusif," ujar Sri Mulyani dalam diskusi berjudul "Policies for Harnessing Technology for Growth" di Nusa Dua, Bali, Kamis.

Diskusi yang menjadi bagian dari rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 ini ikut dihadiri pendiri Bill & Melinda Gates Foundation, Melinda Gates, untuk membahas manfaat teknologi bagi pertumbuhan, khususnya di negara-negara berkembang.

Sri Mulyani mengatakan negara yang ekonominya sedang berkembang harus mampu menghadapi dan beradaptasi dengan disrupsi teknologi, terutama teknologi digital, karena inovasi itu dapat menghubungkan sektor ekonomi informal dengan ekonomi formal. 

Selain itu, kemajuan teknologi mampu mendorong perubahan struktural dalam perekonomian serta menciptakan efisiensi, menciptakan peluang-peluang baru dalam ekonomi global, hingga menghasilkan cara baru bagi pemerintah dalam berinteraksi dengan masyarakat.

"Kami tidak ingin mengorbankan manusia untuk teknologi. Negara ini masih dalam kategori pendapatan menengah dan kita punya 'unicorn' yang cukup mapan, ini kesempatan untuk memanjat teknologi dan menciptakan kesempatan," ujarnya.

Uaya mengelola tantangan bisa dilakukan dengan mengatasi eksklusivitas teknologi digital dan ketidaksetaraan digital agar teknologi menjadi peluang bagi perekonomian untuk tumbuh lebih inklusif serta berkesinambungan.

Berdasarkan proyeksi, sebanyak tiga miliar jiwa diperkirakan tetap "offline" pada 2023 dan semakin banyak yang gagal memperoleh potensi penuh dari penggunaan internet, karena pendekatan bisnis biasa untuk layanan digital, belum mampu menjangkau masyarakat marjinal.

"Indonesia adalah negara besar dan tidak semua teredukasi dengan baik. Ini harus ditangani pemerintah. Kami harus memastikan tidak ada yang tertinggal dan memastikan teknologi bisa bermanfaat untuk meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan," kata Sri Mulyani.

Meski demikian, diskusi ini juga mengungkap berbagai risiko dan tantngan terhadap kemajuan teknologi antara lain ancaman kehilangan pekerjaan, investasi baru pemerintah untuk memenuhi kebutuhan teknologi dan tata kelola teknologi.
Baca juga: Diserukan agar pembuat kebijakan di Asia manfaatkan potensi fintech
Baca juga: IMF-WB - Presiden: Gelombang inovasi harus disikapi dengan regulasi yang ramah

 

Pewarta: Satyagraha
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2018